Breaking News:

Berita Prabumulih

Protes Tower Seluler Dibangun Ditengah Perkampungan, Warga Datangi DPRD Prabumulih

Warga RT 05 RW 05 Kelurahan Muaradua Kecamatan Prabumulih Timur mengeluh ke DPRD Prabumulih tentang pembangunan tower seluler di Wilayahnya

Penulis: Edison | Editor: Yohanes Tri Nugroho
TRIBUNSUMSEL.COM/EDISON
Warga RT 05 RW 05 Kelurahan Muaradua Kecamatan Prabumulih Timur ketika menyampaikan aspirasi di ruang rapat lantai dua gedung DPRD Prabumulih, Rabu (15/9/2021). 

Laporan wartawan Tribunsumsel.com, Edison Bastari

TRIBUNSUMSEL.COM, PRABUMULIH -Sejumlah warga RT 05 RW 05 Kelurahan Muaradua Kecamatan Prabumulih Timur mendatangi gedung DPRD Prabumulih untuk memyampaikan aspirasi terkait pendirian tower seluler di tengah perkampungan, Rabu (15/9/2021).

Warga mengaku keselamatan dan keberlangsungan hidup mereka terancam dengan adanya tower yang didirikan di tengah perkampungan yang padat penduduk.

"Untuk itu kami minta tower milik PT Tower Bersama itu agar dipindahkan dari kawasan pemukiman kami yang padat penduduk, kami sudah sering sampaikan namun tidak ada tindak lanjut makanya kami ke DPRD Prabumulih," ungkap Syamsurizal, perwakilan warga ketika diwawancarai usai pertemuan dengan DPRD Prabumulih.

Syamsurizal menuturkan, dengan kehadiran tower itu merugikan pihaknya selain khawatir mengenai kesehatan, dampak lingkungan maupun khawatir radiasi dan lainnya, juga warga yang mau melakukan pinjaman uang ke bank jika diareal tower maka tidak akan dapat pinjaman.

"Dampak yang dilhawatirkan banyak apalagi tepat di pemukiman penduduk, kalau terkait pinjaman bank di areal 20 meter dari tower tidak akan dapat pinjaman dan areal 50 meter hanya dapat 50 persen, begitu kalau dari sisi pinjaman tapi tidak cuma itu, banyak dampak yang kami khawatirkan nantinya," jelasnya.

Lebih lanjut Syamsurizal mengaku dalam pelaksanaan pembangunan tower tersebut pihak perusahaan tidak melakukan sosialisasi namun hanya meminta tanda tangan persetujuan warga secara door to door.

"Jadi tower di dirikan sekitar pertengahan Agustus namun IMB baru keluar 30 Agustus, anehnya juga mereka meminta persetujuan dengan 18 warga yang ada di dalamnya tidak memiliki lahan disana, tinggal hanya ngontrak dan lainnya, jadi di areal 40 meter itu banyak juga warga tak tanda tangan," bebernya.

Untuk itu pihaknya berharap dewan selaku wakil rakyat menjembatani dengan pihak-pihak terkait dan pihaknya juga berharap kepada dinas terkait agar jangan mengutamakan pendapatan daerah namun mengabaikan keselamatan masyarakat.

Kedatangan warga itu disambut jajaran DPRD Prabumulih dipimpin Wakil Ketua Ir Dipe Anom dan H Ahmad Palo SE untuk berdiskusi menyampaikan aspirasi yang turut dihadiri jajaran anggota dewan lainnya.

"Kami memediasi warga bersama pemerintah kota dan pihak tower, namun sangat kami sayangkan pihak perusahaan tower tidak datang. Ini terkait keluhan warga terhadap pendirian tower di tengah perkampungan," ungkap H Ahmad Palo SE ketika diwawancarai.

Sekretaris DPW PPP Sumsel ini menuturkan, pihaknya meminta pengerjaan pembangunan tower agar dihentikan terlebih dahulu dan pihak lurah, camat serta instansi-instansi terkait bersama warga pihak tower lebih dulu melakukan mediasi bersama.

"Persyaratan pembangunan sesuai Peraturan Mentri Kominfo harus dipenuhi dahulu termasuk masyarakat sekitar, sepanjang persyaratan telah dipenuhi maka baru boleh dilanjutkan pembangunannya," katanya.

Dilihat dari lapangan memang ada persyaratan yang belum terpenuhi sehingga pihaknya meminta dinas terkait dan pihak tower memenuhi persyaratan agar pembangunan bisa dilanjutkan namun jika tidak sesuai peraturan menteri Diskominfo dsn walikota maka tower harus dipindahkan.

Baca juga: Sejumlah Personel Polri Khatam Al Quran, Polres Prabumulih Gelar Syukuran

"Terkait persyaratan belum terpenuhi ada persyaratan teknis dan administrasi diantaranya yakni tidak ada izin dari masyarakat di radius  wilayah menara itu berdiri, berkaitan hal ini harus dikomunikasikan dengan pihak perusahaan tower," tambah Ir Dipe Anom kepada wartawan seraya pihaknya akan kembali memediasi terkait persoalan tersebut.

Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved