Sikap Tegas KPI Terkait Saipul Jamil Tampil di TV Hingga Desakan Publik Memboikot, 'Hak Publik'

TRIBUNSUMSEL.COM- Pemberitaan Saipul Jamil setelah bebas mengundang kontroversi.

Karena dengan hadirnya di dunia hiburan dianggap membuat hukum menjadi tumpul.

Beberapa pesohor publik menilai Saipul Jamil tak layak hadir di dunia hiburan.

Disamping itu Saipul Jamil dianggap membuat orang lain berani melakukan pelecehan seksual.

Kini pihak Komisi Penyiaran Indonesia(KPI)memberikan komentarnya.

Pernyataan tersebut disampaikan oleh Wakil Ketua KPI Pusat,Mulyo Hadi Purnomo,Senin(6/9/2021).

Dikatakan kalau berita yang berkaitan dengan Saipul Jamil tidak dibesar-besarkan apalagi menyangkut kebebasannya.

"Kami berharap seluruh lembaga penyiaran memahami sensitivitas dan etika kepatutan publik, terhadap kasus yang telah menimpa yang bersangkutan dan sekaligus tidak membuka kembali trauma,"kata Mulyo Hadi Purnomo.

Dipesankan agar KPI meminta lembaga penyiaran lebih berhati-hati jika menayangkan acara yang bersifat sensitif terutama yang bertentangan dengan hukum.

"Kami berharap lembaga penyiaran lebih mengedepankan atau mengorientasikan unsur edukasi dari informasi yang disampaikan,"ungkapnya.

"Agar hal serupa tidak terulang serta sanksi hukum yang telah dijalani yang bersangkutan tidak dipersepsikan masyarakat sebagai resiko biasa,"jawab Mulyo Hadi Purnomo.

Diakuinya memang individu tidak boleh dibatasi tapi hak publik dan rasa nyaman tetap dijaga.

"Mengedepankan hak individu tapi, melukai hak masyarakat tentu tidak patut dilakukan,"ujarnya.

Perbaikan terkait tayangan terus dilakukan, revisi P3SPS(Pedoman Prilaku Penyiaraan dan Standar Program Siaran)tahun 2012 sedang dilakukan oleh KPI.

"Saat ini kami tengah melakukan revisi terhadap P3SPS dan sudah pada tahap mendengarkan masukan,dari publik dan stakeholder,"ujarnya.