PSI-PDIP Siap-siap Gigit Jari Mayoritas Anggota DPRD Tolak Interpelasi Anies Baswedan soal Formula E

TRIBUNSUMSEL.COM - Fraksi PDIP dan PSI siap-siap gigit jari untuk menginterpelasi Anies Baswedan terkait Formula E.

Mayoritas anggota DPRD DKI Jakarta menolak memakai hak interpelasi untuk memanggil Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan soal Formula E.

Anggota dewan yang berjumlah 73 orang dari tujuh fraksi itu lebih memilih fokus pada penanganan Covid-19 di Ibu Kota, dibanding memakai hak interpelasi.

Adapun tujuh fraksi itu adalah Fraksi Gerindra, Fraksi Demokrat, Fraksi PAN, Fraksi PKS, Fraksi NasDem, Fraksi Golkar dan Fraksi PKB-PPP. Sementara 33 anggota dewan dari Fraksi PDI Perjuangan dan PSI tetap keukeuh memakai hak interpelasi.

Pasalnya syarat kuorum, rapat harus dihadiri minimal 50 persen + 1 orang atau minimal 54 orang dari total jumlah anggota DPRD DKI yang mencapai 106 orang.

Ketua Fraksi Gerindra DPRD DKI Jakarta Rani Mauliani mengatakan, 19 anggota fraksinya tentu menolak memakai hak itu. Kata dia, mekanisme penggunaan hak interpelasi masih jauh untuk dilalui.

Setelah masuk ke meja pimpinan, rencana itu harus musyawarahkan terlebih dahulu melalui Badan Musyawarah (Bamus) DPRD DKI untuk mengagendakan hak interpelasi. “Kemarin, Kamis (26/8/2021) agenda Rapimgab tiba-tiba dibatalkan dengan tanpa alasan. Agenda yang dibatalkan ini bisa berpengaruh pada agenda-agenda lainnya,” kata Rani pada Jumat (27/8/2021).

Meski begitu, Rani tetap menghormati koleganya yang ingin memakai hak interpelasi. Namun dia berharap, kepada fraksi lain yang menolak interpelasi agar tetap solid.

Senada diungkapkan Ketua Faksi Golkar DPRD DKI Jakarta Basri Baco. Dia menolak memakai hak interpelasi kepada Anies Baswedan soal Formula E.

“Kami nolak. Buang-buang waktu dan politis, karena rakyat perlu perbaikan ekonomi. Rakyat Jakarta perlu anaknya sekolah dan bantuan pendidikan. Bukan interplasi,” kata Basri Baco.

Sementara Ketua Fraksi PKB-PPP DPRD DKI, Hasbiallah Ilyas menegaskan, usulan interpelasi terhadap Anies yang digulirkan oleh PDIP dan PSI dianggap tak rasional. Sebab, dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (LHP BPK) masih berpotensi terjadi kerugian daerah.

Menurut dia, jika ajang ini tidak berjalan maka bakal ada kerugian daerah. Dengan begitu turnamen Formula E ini harus berjalan agar tak ada kerugian daerah.

“Apa yang mau diinterpelasi? Pemprov gelar Formula E, jalankan rekomendasi BPK. Jadi, interpelasi ini tidak jelas. Kami menolak,” kata Ilyas.

Anggota Fraksi NasDem DPRD DKI, Ahmad Lukman Jupiter mengaku, tidak setuju terhadap interpelasi Formula E. Dia menyebut para koleganya di Parlemen Kebon Sirih terkesan buru-buru menempuh langkah interpelasi yang dimotori Fraksi PDIP dan PSI tersebut.

“Terlalu gegabah, karena persoalan Formula E yang ingin ditanyakan PSI dan PDIP bisa dilakukan dalam forum komisi dan badan di rapat-rapat dewan,” ujar Jupiter.