Breaking News:

Menuju Herd Immunity

Ditanya Kapan Pembelajaran Tatap Muka di Sumsel, Wagub Mawardi Yahya: 'Kita Rapatkan Dulu'

Menurut Wakil Gubernur Sumsel Mawardi Yahya, untuk PTM nanti akan dievaluasi terlebih dahulu.

Penulis: Linda Trisnawati | Editor: Vanda Rosetiati
LINDA TRISNAWATI/TRIBUNSUMSEL.COM
Wakil Gubernur Sumsel Mawardi Yahya menyampaikan terkait pembelajaran tatap muka di Sumsel maka akan dirapatkan terlebih dahulu. 

TRIBUNSUMSEL.COM, PALEMBANG - Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) level 4 di luar Jawa dan Bali diperpanjang mulai 24 Agustus sampai 6 September 2021.

Untuk di Sumatera Selatan (Sumsel) hanya Kota Palembang yang masuk level 4. Lalu bagaimana dengan Pembelajaran Tatap Muka (PTM) di Sumsel?

Menurut Wakil Gubernur Sumsel Mawardi Yahya, untuk PTM nanti akan dievaluasi terlebih dahulu. Jadi belum bisa menyampaikannya, nantinya.

"Nanti akan kita bahas dan rapatkan dulu. Karena akan dilihat perkembangannya," katanya singkat, Selasa (24/8/2021).

Sementara itu Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sumsel Lesty Nurainy menambahkan, kebijakkan untuk sekolah tatap muka, tidak hanya kebijakkan daerah tapi juga nasional.

"Karena kita masih dalam masa pandemi, dengan kondisi yang bervariasi. Saat ini belum ada arahan pusat, dukungan atau rekomendasi IDAI juga belum ada," kata Lesty

Menurutnya, cakupan vaksin masih rendah, jadi perlu pertimbangan-pertimbangan yang matang. Jika nanti dimulaipun perlu juga dengan uji coba dan secara bertahap, untuk menghindari lonjakkan kasus tiba-tiba. Kajian dari berbagai segi per wilayah menjadi hal yang penting juga.

"Terkait PPKM, sebaiknya kita dukung. Supaya kondisi menjadi lebih baik dan stabil, dibarengi dengan vaksinasi yang dipercepat. Masyarakat juga harus patuh terhadap protokol kesehatan (Prokes)," katanya.

Baca juga: Palembang PPKM Level 4 Hingga 6 September, Mal Boleh Buka Operasional 50 Persen, Pukul 10.00-20.00

Masih kata Lesty, dengan harapan kematian turun terus dan yang sakit berat juga turun. Lalu harapanya pandemi segera berubah menjadi endemi.

"Sedangkan terkait sudah dibukanya mal. Tentu mal harus kerjasama dengan berbagai pihak terutama yang menegakkan disiplin Prokes," cetusnya.

Jadi mal ini akan jadi klaster baru atau tidaknya ya tergantung kesadaran masyarakat dan bagaimana penyelenggara atau penanggung jawab kegiatan mal tersebut.

"Harapanya mal mengimplementasikan Prokes dengan mengatur alur, waktu juga penegakkan disiplin Prokes pengunjung," katanya.

Baca berita lainnya langsung dari google news

Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved