Berita PALI

DPRD PALI Desak Pemkab Selesaikan Persoalan PDAM Tirta PALI Anugerah

PDAM Tirta PALI Anugerah yang diambang kebangkrutan, Anggota DPRD PALI pemerintah Kabupaten menyelesaikan persoalan yang terjadi

SRIPOKU/REIGAN
Warga Kelurahan Handayani Mulya Kecamatan Talang Ubi Kabupaten PALI memanfaatkan aliran pipa PDAM Tirta PALI Anugerah yang bocor dipinggiran jalan poros untuk aktivitas mandi. 

Kemudian, Booster yang berada di Simpang Raja belum bisa difungsikan, sehingga memakan waktu yang cukup lama. 

Dimana, alur aliran airnya dari Booster Sinar Dewa langsung ke Golf seharusnya dari Sinar Dewa ke Simpang Raja dan dialiri ke Golf.

"Kami optimis, apabila Booster Simpang Raja sudah difungsikan dan listrik sudah normal. Maka suplai air bisa stabil. PALI butuh banyak Booster karena letak geografis termasuk wilayah tebingan." Katanya.

Sebagai upaya antisipasi, pihaknya melakukan survey memantau kebocoran pipa di empat Zona kawasan Kecamatan Talang Ubi dan langsung segera ditanggulangi dengan keterbatasan alat dan anggaran.

Kemudian, kendala lain banyak air yang di curi atau kebocoran NRW.

Idealnya, 1000 pelanggan di backup maksimal 8 pegawai. Dari 4 Zona, 1 zona bisa diisi 1 ribu pelanggan. Sementara untuk Kecamatan talang Ubi Pendopo 4 ribu pelanggan.

Pihaknya saat ini hanya bisa bekerja semampunya untuk memenuhi kebutuhan para pelanggan, meski faktanya pegawai PDAM sejak Bulan Desember 2020 tak menerima Gaji atau haknya. 

"Pendapat kami tidak cukup, sehingga anggaran yang ada, seperti gaji karyawan dialihkan untuk pembayaran PLN. Jadi. Saat ini saya akui kami (PDAM Tirta PALI Anugerah) terancam Kolaps. Karena kami butuh subsidi." Jelasnya.

Dijelaskan, pihaknya berharap ada bantuan subsidi anggaran dari Pemerintah, baik anggaran maupun fisik, sehingga kondisi bisa tetap bertahan.

Baca juga: Karyawan Perusahaan Dominasi Kematian Akibat Covid-19 di PALI, Wabup : Harus Lebih Diperketat Lagi

Berumur delapan tahun usia PDAM Tirta PALI, pemerintah baru satu kali memberikan subsidi pada Tahun 2018 silam. 

Sementara Solusi lain terkait banyaknya tunggakan pelanggan hingga kini belum dilunasi.

Pihaknya meminta subsidi kepada pemerintah untuk dilakukan Pemutihan tunggakan pelanggan.

"Total ada 80 karyawan baik Honor maupun PNS. Yang bertahan dan yang ada sekarang hanya yang memiliki loyalitas. Karena pendapatan kita kurang. Jadi kami memang sangat butuh subsidi," katanya (SP/REIGAN)

Sumber: Sriwijaya Post
Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved