Polemik Sumbangan Rp 2T, Kapolda Minta Maaf, Ini Respon Pemerhati Politik dan Sosial Bagindo Togar

TRIBUNSUMSEL.COM, PALEMBANG - Pemerhati politik dan sosial Sumsel Bagindo Togar mengatakan ikut mengomentari polemik terkait bantuan Rp 2 triliun dari keluarga Akidi Tio yang belakangan ternyata hoaks.

Adanya permintaan maaf Kapolda Sumsel, Irjen Pol Eko Indra Heri ke masyarakat Indonesia khususnya Sumsel terkait kehebohan rencana dana bantuan sebesar Rp 2 triliun dari keluarga mendiang Akidi Tio, dinilai positif dan sudah tepat.

"Secara pribadi itu sangat tepat dan pantas dilakukan beliau. Paling tidak beliau gentle mengakui, bahwa pribadinya juga punya sisi kelemahan, kurang teliti, kurang cermat serta terkesan responsif atas info yg diberikan Kadinkes provinsi Sumsel," kata Bagindo, Kamid (5/8/2021).

Menurut Bagindo adanya kejadian iti bisa jadi pelajaran kedepan, mengingat lazimnya hal itu dikaji secara komprehensif, dengan berkonsultasi intensif dengan lembaga yang punya otoritas atas bidang keuangan atau perbankan.

"Para pihak atau pribadi yang tampil dan terlibat, bila punya kesadaran kolektif seperti yang dirasakan oleh Pak Eko Heri, tentu seyogyanya meminta maaf juga. Jangan terkesan seolah- olah menimpakan sepenuhnya masalah ini kepada Kapolda Sumsel. Apalagi memposisikan sikap, reaksi serta pemahamannya atas kasus heboh ini lebih humble atau lebih ware antar pejabat atau tokoh publik, sejatinya untuk saling berempati dan berangkulan, bila permasalahan tak terduga datang menerpa mereka, dan bukan merasa paling benar sendiri," jelasnya.

Diakui Bagindo, hibah "bodong" 2 T dari keluarga Almarhum Akidi untuk Irjen Pol Eko Heri, yang juga Kapolda Sumatera Selatan menjadi masalah yang jadi kehebohan publik ditingkat lokal, regional dan nasional.

Hal ini dikarenakan kurang sigap atau lalainya Eko mencermati ragam aspek legal formal proses penerimaan dana hibah juga sumber resminya. Apalagi dalam jumlah yang sangat fantastis tersebut, dan Eko Heri telah meminta maaf, karena ketidak telitiannya

"Dapat disimpulkan ada atau tidaknya dana hibah itu, telah menjadi masalah dibenak masyarakat. Artinya, yang sangat urgent bagaimana menekan serta menghapus kasus diatas, tak lagi menjadi perbincangan apalagi kegaduhan ditengah kelompok masyarakat," ucapnya.

Ketua Forum Demokrasi Sriwijaya (ForDes) ini menyarankan setiap pribadi, lembaga atau pihak yang akhirnya harus dilibatkan "peristiwa extra frank", dari mulai awal pemberitaan hingga saat ini agar membahas tuntas bersama, secara internal tanpa publikasi lagi.

"Dimana Pak Eko secara pribadi dan sebagai Kapolda Sumsel, Bapak Herman Deru sebagai Gubernur, Bapak Danren, Keluarga Alm Akidi Tio sebagai pemberi hibah, Prof Hardi Darmawan dan pihak lain, otoritas Perbankan/BI dan Praktisi Hukum keuangan/perbankan membicarakan secara kolektif juga memohon maaf kepada masyarakat luas," ujarnya.

Ditambahkan Bagindo, bila semua sudah jelas atas keberadaan sesungguhnya atas dana hibah Rp.2 T ini, wajib disampaikan secara transparan kepada publik. Sehingga, kondisi maupun situasi ditataran unit- unit sosial yang ada menjadi cooling down dan normal kembali.

"Tentu saja, terhadap pihak keluarga almarhum Akidi Tio atau pribadi yang menjadi sumber masalah yang mengakibatkan kehebohan, kegaduhan ataupun kekisruhan ditengah masyarakat, sangat pantas diberikan sanksi hukum yang tegas juga maksimal," tandasnya.

Disisi lain, semua pihak layak memetik pembelajaran dari kasus atau permasalahan dana hibah yang sulit dicerna oleh akal sehat ini.

"Walau nasi telah menjadi rengginang, tapi saatnya pula diberikan keterangan yang terang benderang, agar warga daerah ini kembali tenang," tukasnya.

Baca juga: Kapolda Sumsel Minta Maaf Soal Sumbangan Rp 2 T, Minta Masyarakat Ingin Menyumbang Jangan Mundur

Baca juga: Tim Psikolog Polda Sumsel 1,5 Jam Periksa Heriyanti Anak Bungsu Akidi Tio, Ini Reaksinya

Sebelumnya, Kapolda Sumsel, Irjen Pol Eko Indra Heri akhirnya memberikan tanggapan terkait kehebohan rencana dana bantuan sebesar Rp.2 triliun dari keluarga mendiang Akidi Tio, Kamis (5/8/2021).