Breaking News:

Akidi Tio Sumbang 2 Triliun ke Sumsel

Bantuan Akidi Tio Rp 2 Triliun Hoaks, Ahli Hukum Pidana Univ Tamsis Ungkap Pasal Bisa Dikenai

Anak almahum Akidi Tio yaitu Heriyanti bisa dijerat dengan undang- undang yang berlaku saat ini, baik hukum pidana ataupun UU ITE

ISTIMEWA
Pengamat Hukum Dr. Azwar Agus, SH, MHum menyampaikan tanggapannya bantuan Rp 2 triliun dari keluarga Akidi Tio jika hoaks maka Heriyanti putri Akidio Tio bisa dikenakan sejumlah pasal. 

TRIBUNSUMSEL.COM, PALEMBANG - Terkait dana bantuan Rp 2 triliun untuk penanganan covid-19 di Sumsel dari keluarga mendiang Akidi Tio, hingga saat ini masih simpang siur.

Ahli hukum Pidana dari Universitas Taman Siswa (Tamsis) Palembang Dr Azwar Agus SH MHum menerangkan, anak almahum Akidi Tio yaitu Heriyanti bisa dijerat dengan undang- undang yang berlaku saat ini, baik hukum pidana ataupun UU ITE

"Kalau soal penipuan, harus dibuat dulu laporan keterangan palsu, (delik aduan), bagi yang dirugikan," kata Azwar, Senin (2/8/2021).

Selain itu bisa juga dikenakan Pasal 14 ayat (1) yang menyatakan barang siapa, dengan menyiarkan berita atau pemberitahuan bohong, dengan sengaja menerbitkan keonaran dikalangan rakyat, dihukum dengan hukuman penjara setinggi-tingginya sepuluh tahun.

Ayat (2) Barang siapa menyiarkan suatu berita atau mengeluarkan pemberitahuan, yang
dapat menerbitkan keonaran dikalangan rakyat, sedangkan ia patut dapat menyangka bahwa berita atau pemberitahuan itu adalah bohong, dihukum dengan penjara setinggi-tingginya tiga tahun.

Sedangkan pasal 15 menyatakan, barang siapa menyiarkan kabar yang tidak pasti atau kabar yang berkelebihan atau yang tidak lengkap, sedangkan ia mengerti setidak-tidaknya patut dapat menduga, bahwa kabar demikian akan atau mudah dapat menerbitkan keonaran dikalangan
rakyat, dihukum dengan hukuman penjara setinggi tingginya dua tahun.

"Soal pasal 14 dan 15 KUHP bisa saja dilakukan tergantung penyidiknya untuk bisa membuktikan, jika menimbulkan keonaran, keresahan di masyarakat. Karena sifatnya hukum pidana ini materialistik dan formalistik, harus ada yang diatur setiap tindak pidana itu yang pengaturannya dalam KUHP atau diluar itu. Kalau tidak ada pengaturan itu tidak bisa, tinggal penyidik saja nanti akan masuk kemana nanti, apakah ini masuk dalam pasal keterangan palsu atau pasal 14 atau 15," tuturnya.

Ia mencontohkan, berkaitan dengan berita bohong hoax itu juga harus dibuktikan aparat penegak hukum, atau apakah keterangan palsu dan sebagainya, serta uu ITE karena hoax, jadi akan dilihat disitu.

"Sebenarnya kalau pihak kapolda dan pihak-pihak tertentu, karena merasa dicemarkan namanya bisa melapor, tapi kalau soal meresahkan tidak perlu delik aduan, tapi rentannya mereka (Kapolda dan Pejabat Sumsel) bisa turut serta ikut terlibat," ujarnya.

Ditambahkan Rektor Tamsis, seharusnya hal seperti itu (sumbangan Rp 2 T) disaring dulu. Maksudnya dilakukan penyelidikan dulu benar atau tidak dia akan menyumbang seperti itu dan baru disebar luaskan ke masyarakat.

Halaman
123
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved