Breaking News:

Berita Prabumulih

BPN-Kemenag Prabumulih Sertifikatkan Ratusan Masjid, Antisipasi Gugatan Ahli Waris

BPN Prabumulih dan Kantor Kemenag Prabumulih melakukan program percepatan pembuatan sertifikat milik umat termasuk masjid, musala dan tanah kuburan.

Penulis: Edison | Editor: Vanda Rosetiati
TRIBUN SUMSEL/EDISON
Kepala BPN dan Kepala Kemenag melakukan kerjasama percepatan pembuatan sertifikat musala, masjid dan kuburan di aula Kemenag, Kamis (29/7/2021). 

TRIBUNSUMSEL.COM, PRABUMULIH - Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Prabumulih Ahmad Sahabudin mengungkapkan, hampir seluruh aset milik umat atau masyarakat berupa musala, masjid dan kuburan yang ada di kota Prabumulih tidak memiliki surat resmi alias sertifikat.

Hal itu membuat pihaknya dan Kantor Kementerian Agama (Kemenag) Kota Prabumulih melakukam kerjasama dalam percepatan pembuatan sertifikat tanah milik umat.

"Kita melakukan kerjasama dengan Kemenag untuk menjaga aset milik Tuhan dan umat ini tidak bermasalah bahkan hilang kedepannya, kerjasama kita untuk percepatan pembuatan sertifikat," ungkap Kepala BPN Ahmad Sahabudin usai menandatangai kerjasama di alua kantor Kemang, Kamis (29/7/2021).

Kepala BPN menuturkan, beberapa kasus pernah terjadi dimana tanah wakaf yang diberikan warga untuk dibagun masjid maupun musholla justru kembali digugat ahli waris setelah orang tua mereka meninggal.

"Gugatan sering terjadi karena memang umat tidak ada dasar artinya setelah diwakafkan tidak langsung disertifikatkan sehingga timbul gugatan. Makanya kerjasama ini selain kita ingin mempercepat membuat sertifikat juga untuk mengatantisipasi gugatan dan hilangnya aset milik umat itu," bebernya.

Pada kesempatan itu juga pihaknya menyerahkan dua sertifikat kepada Kemenag berupa sertifikat kantor KUA Kecamatan Prabumulih Timur dan sertifikat Sekolah Madrasah Ibtidaiyah Negeri (MIN) 1 kota Prabumulih.

"Untuk sertifikat MIN 1 Kota Prabumulih terletak di Kelurahan Muaradua dan kantor KUA terletak di Kelurahan Prabujaya," katanya.

Lebih lanjut Ahmad melanjutkan, pihaknya akan membantu percepatan pembuatan sertifikat musholla, masjid dan pemakaman yang nantinya akan diajukan oleh Kemenag kota Prabumulih. "Tinggal teknis dari Kemenag nantinya apakah dimulai mendata per kelurahan desa atau seperti apa, jelasnya kita akan melakukan percepatan untuk pembuatan sertifikat untuk rumah-rumah Tuhan ini," lanjutnya

Kepala Kantor Kemenag Prabumulih Drs Yeri Taswin mengungkapkan kerjasama dilakukan untuk pembuatan sertifikat masjid, musholla, madrasah dari swasta maupun negeri dibawah naungan Kemenag bahkan tanah kuburan akan dibuat.

"Kalau untuk masjid-masjid ini kebanyakan masih banyak dalam bentuk akta ikrar wakaf bahkan lebih dari separuh masjid di Kota Prabumulih ini. Ada ratusan belum sertifikat," ungkapnya.

Yeri menuturkan, selama ini para pengurus masjid merasa jika telah memiliki akta wakaf merasa sudah cukup dan kuat padahal tidak memiliki kekuatan hukum kenegaraan. "Kalau hanya akta wakaf itu kan belum memiliki kekuatan hukum tapi hanya asal usul saja, jadi kita rencanakan dan harapkan seluruh pengurus masjid berlomba-lomba mensertifikatkan," harapnya seraya mengatakan tujuan untuk melindungi aset milik umat.

Disinggung apa langkah selanjutnya akan dilakukan setelah penandatangan kerjasama itu, Yeri menuturkan pihaknya akan meminta kepala KUA mengumpulkan pengurus masjid di wilayah masing-masing. "Paling tidak memdata mana yang sudah bersertifikat dan belum, data itu sebetulnya sudah ada namun mengulang memastikan masjid mana, musholla mana dan tanah kuburan yang belum tersertifikat lalu nanti akan kita sampaikan ke BPN," tambahnya.

Baca juga: HUT Ke-2 Komando Operasi Khusus, Ini Pesan Komandan Koopssus Mayjen TNI Richard TH Tampubolon

Ikuti Kami di Google Klik

Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved