Breaking News:

Ombudsman Desak Presiden Jokowi Bina Firli Bahuri, Ketua BKN, dan 2 Menteri Terkait TWK KPK

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Badan Kepegawaian Negara (BKN) dinilai melakukan malaadministrasi dalam Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) terhadap 7

Editor: Siemen Martin
Tribunsumsel.com
Tes wawasan kebangsaan (TWK) tengah jadi perbincangan setelah 75 orang pegawai KPK dinyatakan tidak lulus. Apa itu TWK? Seperti apa soalnya? 

TRIBUNSUMSEL.COM - Polemik TWK KPK yang dinilai menyingkirkan 75 pegawai KPK terus bergulir.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Badan Kepegawaian Negara (BKN) dinilai melakukan malaadministrasi dalam Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) terhadap 75 pegawai KPK. 

Karena itu, Ombudsman RI (ORI) meminta ke-75 pegawai KPK yang dinyatakan tak lulus TWK harus ikut dalam peralihan  status menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN).

Demikian kesimpulan ORI yang disampaikan dalam jumpa pers yang berlangsung secara virtual, Rabu (21/7/2021). Jumpa pers dihadiri Ketua Ombudsman RI  Mohkammad Najih dan anggota ORI Robert Na Endi Jaweng.

Temuan malaadministrasi itu, kata Najih, akan disampaikan kepada tiga pimpinan instansi untuk segera ditindaklanjuti. Ketiga pimpinan instansi atau lemaga tersebut adalah Ketua KPK Firli Bahuri,  Kepala BKN Bima Haria Wibisana, dan Presiden Joko Widodo.

Salah satu kesimpulan ORI adalah meminta Presiden Joko Widodo untuk melakukan pembinaan terhadap Ketua KPK Firli Bahuri, Kepala BKN Bima Haria Wibisana, Menteri Hukum-HAM Yasona Laoly, dan Menteri PAN-RB Tjahjo Kumolo.

"Presiden perlu melakukan pembinaan terhadap Ketua KPK, Kepala BKN, Kepala LAN, Menteri Hukum-HAM, serta Menteri PAN-RB bagi perbaikan kebijakan dan administrasi kepegawaian yang berorientasi kepada asas-asas tata kelola pemerintahan yang baik," demikian salah satu butir kesimpulan ORI.

Artikel ini telah tayang di WartaKo

Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved