Breaking News:

Berita Prabumulih

7 Bulan Tak Tuntas, Warga Minta Dewan Mediasi Sengketa Ganti Rugi Jalan Tol Prabumulih

Perwakilan puluhan masyarakat dari Desa Jungai, Talang Batu dan Tanjung Raman Kecamatan Rambang Kapak Tengah (RKT) Kembali datangi DPRD Prabumulih.

Penulis: Edison | Editor: Yohanes Tri Nugroho
TRIBUNSUMSEL.COM/EDISON
Warga tiga desa ketika mendatangi dan melapor ke DPRD Prabumulih meminta dimediasi terkait sengketa lahan jalan tol yang tak kunjung ada kejelasan setelah 7 bulan, Rabu (14/7/2021). 

Laporan wartawan Tribunsumsel.com, Edison Bastari

TRIBUNSUMSEL.COM, PRABUMULIH - Perwakilan puluhan masyarakat dari Desa Jungai, Talang Batu dan Tanjung Raman Kecamatan Rambang Kapak Tengah (RKT) yang merupakan pemilik lahan tol yang bersengketa di pengadilan negeri, kembali mendatangi gedung DPRD Prabumulih.

Kedatangan perwakilan warga tersebut untuk kembali meminta bantuan agar dimediasi dan difasilitasi terkait persoalan sengketa yang tak kunjung usai.

"Kami datang untuk meminta bantuan difasilitasi karena sudah 7 bulan permasalahan sengketa lahan belum juga ada kejelasan," ungkap Edi Yusuf, perwakilan warga ketika diwawancarai, Rabu (14/7/2021).

Edi Yusuf menuturkan, pihaknya mewakili warga lainnya menginginkan kejelasan sehingga tidak berlarut-larut apalagi saat ini lahan telah digunakan untuk pembangunan tol.

"Kalau memang mereka (penggugat-red) ada surat saat zaman PPKR dulu kenapa tulisannya tulisan sekarang, intinya kami ingin meminta bantuan DPRD Prabumulih agar masalah kami ini selesai," katanya.

Kedatangan para warga tersebut disambut Wakil Ketua 1 DPRD Prabumulih, H Ahmad Palo SE dan tiga ketua komisi beserta jajaran.

Pada kesempatan itu H Ahmad Palo SE mengungkapkan, warga melapor dan minta dimediasi masalah penyelesaian ganti rugi jalan tol yang sudah 7 bulan belum ada penyelesaian dan proses ini dilaporkan ke pihak-pihak terkait termasuk aparat penegak hukum.

"Kami sampaikan kepada warga karena ini sudah masuk ke ranah hukum ke Polres, kejaksaan dan pengadilan. Tentu kami DPRD tidak bisa masuk ke intervensi terhadap proses hukum yang sedang berjalan namun kami akan menyampaikan kepada pihak-pihak terkait terkait keinginan warga agar persoalan itu segera dituntaskan," ungkapnya.

Palo menuturkan, pihaknya mengapresiasi 23 warga dari tiga desa tersebut yang menyerahkan persoalan mereka sepenuhnya kepada pihak penegak hukum agar diselesaikan seadil-adilnya.

"Tentu ini kami apresiasi ini dan kami terus imbau warga agar tidak bertindak anarkis terhadap proyek pembangunan jalan tol ini dan mereka sepakat," tuturnya.

Baca juga: Kasus Developer Pagari Rumah Warga di Prabumulih: 20 Unit Perumahan GPI Tak Miliki Izin

Seperti diberitakan sebelumnya, sebanyak 23 warga Desa Jungai, Talang Batu dan Tanjung Raman yang lahannya dilintasi jalan tol Ogan Ilir - Muaraenim di kota Prabumulih saat ini belum menerima ganti rugi.

Hal itu disebabkan seorang warga lainnya mengakui lahan itu milik mereka lantaran digunakan sebagai lahan program pemerintah PPKR sekitar tahun 1985 silam.

Atas dasar itu warga ahli waris Regunjung kemudian menggugat puluhan warga tersebut ke Pengadilan Negeri Prabumulih dan hingga 7 bulan proses peradilan belum selesai.

Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved