Breaking News:

Berita Prabumulih

Tak Kunjung Tuntas Sengketa Ganti Rugi Lahan Tol, Puluhan Warga Datangi DPRD Prabumulih

Puluhan warga desa Jungai Kecamatan Rambang Kapak Tengah (RKT) pemilik lahan yang dilintasi Tol Ogan Ilir - Muaraenim mendatangi DPRD Prabumulih

Penulis: Edison | Editor: Yohanes Tri Nugroho
TRIBUNSUMSEL.COM/EDISON
Puluhan warga Desa Jungai Kecamatan RKT mendatangi gedung DPRD Prabumulih guna meminta bantuan mediasi terkait sengketa ganti rugi lahan Tol Ogan Ilir - Muaraenim yang melintasi lahan warga desa Jungai, Rabu (7/7/2021). 

Laporan wartawan Tribunsumsel.com, Edison Bastari

TRIBUNSUMSEL.COM, PRABUMULIH - Puluhan warga desa Jungai Kecamatan Rambang Kapak Tengah (RKT) pemilik lahan yang dilintasi Tol Ogan Ilir - Muaraenim mendatangi gedung DPRD Prabumulih, Rabu (7/7/2021).

Kedatangan warga desa Jungai tersebut untuk mengadukan nasib terkait pembebasan lahan tol yang hingga saat ini belum ada kejelasan alias belum dibayarkan.

Padahal lahan seluas sekitar 28 hektare milik warga tersebut telah mulai dibangun oleh pihak pengerja tol sejak tujuh bulan yang lalu.

"Kami datang ke dewan mau meminta bantuan ke wakil rakyat sehubungan dengan perkara sengketa tol ini karena selama 7 bulan ini tidak ada kejelasan dan realisasi," ungkap Edi Yusuf, perwakilan warga ketika diwawancarai sejumlah wartawan.

Edi Yusuf menuturkan, di desa Jungai hanya sebanyak 3 orang yang telah dibayar ganti rugi sementara sebanyak 21 warga lainnya belum dibayar dan justru bersengketa di Pengadilan Negeri kota Prabumulih.

"Jadi awalnya kan lahan kami ini tidak ada permasalahan dan siap-siap ganti rugi namun kemudian ada warga lain yang menggugat mengakui ada 80 hektare lahan di wilayah itu milik mereka termasuk lahan-lahan kami, penggugat ahli waris Regunjung," ungkapnya.

Padahal kata Edi, lahan yang dimiliki warga tersebut merupakan warisan orang tua dan lahan beli baik dari orang lain maupun dibeli langsung dari ahli waris penggugat. "Saat sidang mediasi damai kami meminta penggugat menunjukkan bukti surat kepemilikan lahan tapi tidak diperlihatkan, kami tidak mau berdamai. Sementara surat kami jelas dan diakui oleh BPN," jelasnya.

Memang kata Edi dan warga lainnya, lahan di Jungai pernah ada program pemerintah perkebunan PPKR pada 1985 hingga 1986 namun kemudian ada pendataan dari BPN Muaraenim dan lahan kembali menjadi milik masyarakat.

"Jadi sudah jelas punya kami, kami mendatangi dewan meminta agar dimediasi karena ini sudah kama sekali. Padahal sesuai aturan jika setelah pembacaan tuntutan harus sudah diselesaikan dalam waktu 30 hari tapi ini sudah 7 bulan belum tuntas," katanya.

Kedatangan puluhan warga tersebut disambut DPRD Prabumulih namun karena dadakan tanpa pemberitahuan maka dijadwalkan kembali minggu mendatang untuk pertemuan ulang.

"Kedatangan warga tadi telah kita sambut namun karena dadakan dan tanpa pemberitahuan maka kita tidak bisa mendengarkan keseluruhan tuntutan warga mengingat saat bersamaan Dewan ada banyak agenda rapat sehingga dijadwalkan ulang untuk pertemuan," ungkap Ketua DPRD Prabumulih, Sutarno SE.

Baca juga: Meski Kebutuhan Banyak, RSUD Prabumulih Klaim Stok Oksigen Aman

Terpisah, Kepala BPN Prabumulih, Ahmad Syahabudin membenarkan adanya sengketa terkait lahan tol di pengadilan khusus 21 warga Desa Jungai sehingga dana pembebasan lahan belum bisa dibayarkan.

"Memang masih bersengketa karena ada yang menuntut di pengadilan negeri, namun untuk dana sudah dititip di Pengadilan jadi tinggal menunggu putusan maka dana akan dibayarkan," katanya singkat ketika dikonfirmasi melalui telpon

Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved