RSUD di Bogor Kesulitan Beli Obat dan Oksigen, Usai BPJS Kesehatan Belum Dibayar Klaim Rp 261 M

TRIBUNSUMSEL.COM - Pandemi Covid-19 masih terus terjadi di Indonesia.

Sejumlah upayapun terus dilakukan pemerintah untuk menekan angka penyebaran ini.

Salah satu hal yang dilakukan pemerintah ialah dengan menerapkan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM).

Pemerintah Kabupaten Bogor menghadapi sejumlah kendala dalam penanganan Covid-19 di masa PPKM Darurat saat ini.

Salah satu kendalanya adalah klaim BPJS Kesehatan yang belum dibayar, sehingga terdapat rumah sakit yang mengalami masalah keuangan dalam penanganan Covid-19.

Hal itu diungkapkan Bupati Bogor Ade Yasin kepada Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Republik Indonesia, Luhut Binsar Pandjaitan pada Rapat Koordinasi Implementasi PPKM Darurat secara virtual, di Pendopo Bupati, Senin (5/7/2021).

Dia menjelaskan saat ini ada kendala klaim pembayaran BPJS Kesehatan dari 4 RSUD di Kabupaten Bogor.

"Ada sekira Rp 200 miliar yang statusnya masih dispute klaim (belum jelas), sedangkan Rp 61 miliar sudah jelas dan tinggal menunggu pembayaran," ungkap Ade.

Menurut dia, kondisi ini mengganggu arus kas keuangan rumah sakit yang berdampak pada kualitas pelayanan.

"Tentunya berdampak pada cashflow keuangan rumah sakit sehingga tidak bisa belanja berbagai kebutuhan dalam penanganan Covid-19," paparnya.

Baca juga: Sosok yang Jiplak Kontennya Disinggung Oleh YouTuber Tasyi Athasyia, Sindir Ayu Ting Ting?

Baca juga: Cara Membuat SKCK Offline dan Online, Berikut Panduan dari SPKT Polres Ogan Ilir

Saat ini 4 RSUD di Kabupaten Bogor terkendala soal ketersediaan obat dan oksigen karena ada keterlambatan di pemasok.

Penanganan Covid terkendala bukan karena tidak ada obat-obatan, tapi kesulitan beli obat karena klaim BPJS yang belum dibayar.

"Kami mohon kebijakan dari pemerintah pusat karena banyak klaim BPJS yang ditolak. Saat ini sudah ada lebih dari 50 persen klaim BPJS yang ditolak karena alasan persyaratan dan lain-lain,” terang Ade.

Sedangkan kami, lanjut Ade, memerintahkan ke rumah sakit untuk melakukan percepatan penanganan pasien.

"Ketika lima hari sampai seminggu kondisi pasien membaik dipindahkan ke tempat isolasi atau isolasi mandiri, tetapi persyaratan ini tidak bisa diklaim ke BPJS, sehingga ada satu rumah sakit yang kesulitan keuangan karena hingga 50 milyar tidak bisa diklaim ke BPJS," jelasnya.