DPR RI Kritik Pemerintah Tentang Utang Luar Negeri, Sebut Dalam Taraf Mengkhawatirkan 'Terjebak'

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Vincentius Jyestha 

TRIBUNSUMSEL.COM, JAKARTA - Indonesia hingga kini masih mengandalkan utang luar negeri untuk menjalankan pemerintah.

Namun, pinjaman luar negeri Indonesia kini menuai sejumlah kritik.

Kali ini anggota DPR mengkritik tentang pinjaman luar negeri Indonesia yang disebut sudah dalam mengkhawatirkan.

Komisi XI DPR RI menggelar rapat kerja dengan Menteri Perencanaan Pembangunan Negara (PPN)/Ketua Bappenas, Rabu (23/6/2021). 

Dalam rapat dengan topik Manajemen Pinjaman dan Hibah Luar Negeri ini, anggota Komisi XI DPR RI dari Fraksi PKS Anis Byarwati menyoroti tentang persoalan utama utang Indonesia. 

Menurut Anis, persoalan utama utang Indonesia adalah bagaimana agar penerimaan negara lebih dipacu dibanding utangnya. 

"Sementara yang terjadi saat ini, utang tumbuh lebih tinggi, baik dibandingkan terhadap penerimaan negara maupun dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi. Sehingga Indonesia semakin terjebak dalam hutang,” ujar Anis, kepada wartawan, Kamis (24/6/2021). 

Anis yang juga menjabat sebagai wakil ketua Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI ini melanjutkan pada catatan yang kedua terkait dengan porsi utang. Porsi utang dalam valas memang menurun menjadi 13% dari total utang pemerintah.

Akan tetapi menurut Anis, nilai rupiah yang cenderung terdepresiasi menyebabkan utang negara semakin riskan baik dalam hal cicilan pokok maupun bunganya. 

"Dengan kondisi seperti ini, bagaimana mungkin kita masih mengatakan utang kita aman-aman saja,” katanya.

Ketua DPP PKS Bidang Ekonomi dan Keuangan ini menegaskan bahwa perlu dilakukan kajian lebih dalam terkait rasio utang terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) yang benar-benar mencerminkan kondisi riil. 

"Selama ini, perhitungan yang dilakukan hanya utang pemerintah pusat terhadap PDB. Sedangkan utang BUMN tidak dimasukan dalam hitungan. Praktek di negara-negara lain utang BUMN termasuk dalam kalkulasi rasio tersebut,” ujar Anis.

Baca juga: BPK Khawatir Utang Pemerintah di Era Presiden Jokowi Membengkak

Baca juga: Resmi Mulai Besok Pemerintah Akan Lakukan Pengetatan Kegiatan Masyarakat di Seluruh Indonesia

Sejalan dengan itu, dia menilai perlu ada klarifikasi apakah perhitungan rasio hutang pemerintah Indonesia terhadap PDB sudah apple to apple dengan perhitungan di negara lain. 

“Tidak masuknya utang BUMN dalam hitungan, menyebabkan rasio utang Indonesia menjadi cukup rendah. Ini perlu klarifikasi,” ungkapnya.