Breaking News:

Berita Muara Enim

Cari Solusi Tambang Rakyat Muara Enim, Nasrun Umar Bakal Temui KSP Moeldoko

Pj Bupati Muara Enim, H Nasrun Umar (HNU) beserta staf dan jajaran berencana menghadap Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Republik Indonesia, Dr Moeldoko

Editor: Yohanes Tri Nugroho
TRIBUNSUMSEL.COM/IKA
Pj Bupati Muaraenim H Nasrun Umar (HNU). HNU dan dan jajaran Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Muara Enim berencana akan menghadap Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Republik Indonesia, Dr Moeldoko di Jakarta 

TRIBUNSUMSEL.COM, MUARA ENIM,---Bentuk keseriusan Pemkab Muara Enim untuk mencari solusi legalisasi Tambang Rakyat, Penjabat (Pj) Bupati Muara Enim, H Nasrun Umar (HNU) beserta staf dan jajaran Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Muara Enim berencana akan menghadap Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Republik Indonesia, Dr Moeldoko di Jakarta.

"Inti pertemuan nanti, adalah dengan KSP kita meminta minta solusi percepatan legalisasi tambang rakyat di Muara Enim. Sudah dijadwalkan pertemuannya Kamis (24/6) dengan Pak Moeldoko," kata Asisten II H Riswandar SH MH, Rabu (23/6/2021) yang mengaku sedang dalam perjalanan ke Jakarta.

Menurut Riswandar, bahwa Pemkab Muara Enim bergerak cepat menyelesaikan tambang rakyat yang masih jadi polemik bagi masyarakat ataupun sejumlah asosiasi.

Karena itu sejumlah langkah ditempuh diantaranya berkoordinasi dengan pemerintah pusat.

Dan apa yang disampaikan ke KSP juga merupakan aspirasi dari asoiasi tambang rakyat yang disampaikan ke Pemkab Muara Enim beberapa waktu lalu diantaranya aspirasi tersebut menjadikan tambang rakyat sebagai aktivitas legal yang mendapat payung hukum dari pemerintah. 

Selain itu, lanjut Riswandar, Pemkab Muara Enim juga menginisiasi agar tambang rakyat dibuatkan sebagai badan usaha desa (Bumdes) atau koperasi sesuai keinginan dari asosiasi dengan bekerjasama perusahaan.

Hanya saja untuk mewujudkan kerjasama tersebut, pihak perusahaan masih terganjal perizinan dari Kementrian atau Dirjen Minerba.

“Intinya perusahaan di Muara Enim mau menerapkan pola kerjasama yang diinisiasi Pemkab Muara Enim, sepanjang itu ada perizinan dari kementrian atau dirjen Minerba, untuk itu kami koordinasi ke KSP minta solusi,” jelasnya.

Baca juga: Jumlah Positif Corona di Kecamatan Lawang Kidul Muara Enim Meroket, Ini Langkah Bupati

Masih dikatakan Riswandar, jika konsep inisiasi disetujui, pihaknya belum dapat memastikan pola kerjasama yang akan dipilih yaitu Bumdes atau koperasi sebab hal tersebut akan dilihat situasi dilapangan mengingat kedua pola kerjasama memiliki manfaat masing-masing. 

“Pola kemitraan bumdes atau koperasi hampir sama, cuma kalau Bumdes artinya ada bagi hasil ke pemerintah desa. Sementara kalau pola system Koperasi tidak karena murni ke anggota,” terangnya (SP/ARDANI)

Sumber: Sriwijaya Post
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved