Raih WTP 15 Kali Berturut-turut, Bupati Banyuasin Askolani : Ini Hasil Kerja Bersama

TRIBUNSUMSEL. COM, PALEMBANG - Kabupaten Banyuasin kembali meraih predikat Wajar Tanpa Pengecualian atau WTP ke-15 kali berturut-turut atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun anggaran 2025 dari BPK RI. 

Rasa bangga disampaikan oleh Bupati Banyuasin Dr H Askolani SH MH, dengan predikat yang diperoleh. Didampingi oleh Wakil Ketua I DPRD, Arpani, SM, Wakil Ketua II DPRD, Irian Setiawan, SH., M.Si, Sekretaris Daerah Banyuasin, Ir. Erwin Ibrahim, ST., MM., MBA., IPU., ASEAN.Eng, Kepala BPKAD Banyuasin, Dra. Yuni Khairani, M.Si., Inspektur Banyuasin, Drs. Alamsyah Rianda, MH, Asisten III Setda Banyuasin, Ir. Zakirin, SP., MM., CGCAE, Kadis PUPR Banyuasin, Ir. H. Mohd. Riyan A. S, ST., MM., IPM., ASEAN.Eng, Plt. Kepala Dinas Kominfo-SP Banyuasin, Hj. Ida Bahagia, SH., MM, dan Sekwan Banyuasin, Muttabah, SP., MM. Bupati Banyuasin mengucapkan terima kasih atas kerja sama semua OPD dan BPK RI Perwakilan Sumsel yang telah memberikan dukungan luar biasa untuk Kabupaten Banyuasin.

“Terima kasih banyak, Kabupaten Banyuasin kembali meraih WTP ke-15 kali berturut-turut. Ini kerja kita bersama sehingga tahun ini kita kembali meraihnya. Saya sangat senang dan bangga atas kinerja Pemda Banyuasin melalui BPKAD serta OPD terkait yang sangat kooperatif dalam penyusunan laporan ini,” tutupnya di Kantor BPK RI Perwakilan Sumsel, Selasa, (9/05/2026).

Sementara itu, Sambutan Kepala BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan, Rio Tirta, SE., M.ACC., CSFA, mengucapkan terima kasih atas dukungan Bupati/Walikota dan DPRD beserta jajaran atas lancarnya pemeriksaan yang telah dilaksanakan.

“Saya ucapkan selamat kepada Kabupaten/Kota yang mendapatkan WTP, semoga semakin baik dalam laporan keuangan mendatang. Mohon maaf apabila selama pemeriksaan ada beberapa kekurangan dari kami,” ucapnya.

Baca juga: Bupati Askolani Hadiri Silahturahmi Perusahaan Perkebunan, Minta Investor Rangkul Warga Sekitar

Ketua DPRD Kabupaten Ogan Ilir, H. Edwin Cahya Putra, S.IP menyatakan bahwa pemeriksaan ini menjadi indikator akuntabilitas dan transparansi dalam mengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Hal yang samapun disampaikan oleh Walikota Palembang, Drs. H. Ratu Dewa, M.Si bahwa pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK merupakan indikator akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan dan anggaran negara.