Permintaan WHO Untuk Indonesia Karena Berada di Peringkat 8 Kasus Covid-19 Terbanyak di Dunia

"Bahkan, di DKI Jakarta, BOR nyaris menyentuh angka 80%. Bayangkan bagaimana jika faskes di pulau tempat lebih dari separuh populasi nasional menghuni ini kolaps?" kata dia.

Politikus muda PDI Perjuangan itu juga menyoroti fakta di lapangan, dimana tanda-tanda faskes kolaps semakin nyata di depan mata.

Charles merujuk kepada antrean pasien mengular masuk RS, ada pula yang ditolak karena RS penuh, bahkan ada yang meninggal dunia dalam perjalanan karena tidak kunjung mendapat RS rujukan.

Di sisi lain, lanjutnya, para tenaga kesehatan keteteran karena lonjakan pasien yang tak terhingga tiap harinya.

Baca juga: 3 Kasus Covid-19 Varian Delta Ditemukan di Sumsel, Lebih Mudah Menular, Keparahan Lebih Tinggi

Baca juga: Update Kasus Covid-19 di Palembang, Bertambah 65 Kasus, Ini Rinciannya

Mutlak diperlukan

Mantan Direktur WHO Asia Tenggara Prof Tjandra Yoga Aditama mengatakan, pembatasan sosial sesuatu yang mutlak diperlukan saat ini. Pembatasan sosial dapat saja hanya amat terbatas, atau sedikit lebih luas, atau memang luas sampai kepada lockdown total. 

"Yang pasti, dengan perkembangan sekarang, tidak mungkin lagi hanya meneruskan program yang sudah ada, sekarang harus ada peningkatan pembatasan sosial secara nyata dan jelas," kata dia.

Ia mengatakan, pemerintah harus melakukan penanganan Covid-19 yang maksimal, efektif serta efisien.

Seperti yang disampaikan Kementerian Kesehatan bahwa puncak kasus Covid-19 di Tanah Air diprediksikan terjadi pada akhir Juni ini.

"Sulit dibayangkan bagaimana suasana pada akhir bulan ini kalau kasus terus naik. Karena itu, kenaikan kasus perlu dikendalikan dan diturunkan. Apalagi, kemarin ada tambahan 12.624 kasus baru COVID-19," ujarnya.

Kemudian langkah kedua setelah melakukan pembatasan sosial adalah meningkatkan secara maksimal pelaksanaan tes dan telusur ata test and tracing.

Ketiga, melihat kasus sudah tinggi maka perlu kesiapan fasilitas pelayanan kesehatan, baik di Rumah Sakit maupun juga sama pentingnya di pelayanan kesehatan primer.

Keempat, perlu kepastian tersedianya data yang akurat dan selalu update. Analisa data ini juga harus dilakukan dengan dasar ilmu pengetahuan yang baik dan bijak. Hal ini sangat diperlukan agar penentu kebijakan publik dapat membuat keputusan yang berbasis bukti ilmiah yang tetap atau evidence-based decision making process.

Langkah kelima, pemberian vaksinasi ke publik secara maksimal. Walau vaksinasi tidak akan secara cepat menurunkan angka kasus yang sedang tinggi di suatu tempat.

Tetapi jelas vaksinasi berperan penting dalam pengendalian pandemi.