Berita Palembang
Keluarga Purnawirawan di Kompleks Pomdam TNI AD Belakang BLPT Tolak Ditertibkan, Ini Alasannya
Awalnya ada 12 rumah dapat surat pemberitahuan pengosongan. Tapi sekarang bertambah 2 lagi. Jadi total ada 14 rumah yang kabarnya akan dikosongkan.
Penulis: Shinta Dwi Anggraini | Editor: Vanda Rosetiati
lihat foto
TRIBUNSUMSEL.COM, PALEMBANG - Kodam II Sriwijaya akan menertibkan sejumlah rumah dinas di Kompleks Pomdam belakang BLPT Jalan Gama 1 Sekip Ujung Palembang yang dihuni keluarga pensiun TNI AD.
Hal ini mendapat penolakan dari penghuni rumah saat ini karena mengklaim sebagai ahli waris.
"Awalnya ada 12 rumah yang dapat surat pemberitahuan pengosongan. Tapi sekarang bertambah 2 lagi. Jadi total ada 14 rumah yang kabarnya akan dikosongkan," ujar Rini Sunarji salah satu warga yang rumahnya akan diterbitkan, Selasa (8/6/2021).
Tak hanya Rini, seluruh warga yang rumahnya akan ditertibkan juga menolak keras adanya rencana tersebut.
Dari pantauan di lapangan, warga sengaja memasang poster berisi penolakan di depan rumah yang akan ditertibkan.
"Hargai perjuangan dan jasa para pahlawan beserta keluarga pejuang," bunyi poster yang dipasang warga.
Dikatakan Rini, ia dan keluarganya sudah menempati rumah dinas tersebut sejak tahun 1967 silam.
Ayahnya adalah Mayor (Purn) Sunardji Wijaya yang kini sudah wafat.
Menurutnya, hunian yang hingga kini mereka tempati sudah bukan lagi diperuntukkan sebagai rumah dinas.
Hal ini berdasarkan Surat Keputusan NOMOR.SKEP/111/IX/1980 yang dikeluarkan oleh Tri Sutrisno yang saat itu menjabat Panglima Kodam II Sriwijaya.
Adapun surat tersebut berbunyi, penghapusan bangunan perumahan yang bouwvalling di Garnizun Palembang.
Dengan rincian, memutuskan menghapus dari daftar registrasi perumahan dinas AD atas bangunan rumah tinggal/rumah murah di Garnizun Palembang.
"Total ada 6 kompleks yang dapat SK itu termasuk di sini. Untuk yang di Balayuda dan Seduduk Putih, bahkan mereka sudah punya sertifikat. Tapi kami tidak punya (sertifikat). Soalnya, waktu mau diurus, orang Kodam tidak mau mengeluarkan surat petunjuk untuk direkomendasikan BPN," ujarnya.
Rini sangat berharap rencana penertiban bisa dibatalkan.
"Ada 5 orang yang menetap di rumah sekarang. Ini kan ada surat keputusan dari Pak Tri Sutrisno. Ini sudah kuat membuktikan bahwa rumah ini bukan lagi rumah dinas," ujarnya.
Sementara itu, M Wisnu Oemar, kuasa hukum para warga yang rumahnya akan diterbitkan menilai, ada hak dari para kliennya yang tidak diberikan sebagaimana mestinya.
"Yang jelas kami menolak ada pengosongan karena hak klien kami ada. Karena ada surat dari Panglima Kodam II sriwijaya, waktu itu bapak Tri Sutrisno yang melepaskan Perumahan ini dari aset TNI. Jadi (rumah) ini sudah jadi milik siapa yang menempatinya," ujarnya.
Untuk itu, Umar mengatakan, pihaknya akan melakukan langkah-langkah untuk menemukan titik temu dari persoalan ini.
"Oleh karenanya sebagai upaya hukum, maka kami akan mengajukan permohonan perlindungan hukum kepada Presiden RI, Ketua DPR RI, kepada panglima TNI atau setidak-tidaknya ke komnas HAM agar pejabat-pejabat yang terlibat ini bisa diproses," ujarnya.
Baca juga: Pandemi Angka Kematian Penyintas Kanker di Sumsel Meningkat, Ini Penyebabnya
Baca juga: BREAKING NEWS: Pensiunan PNS di Indralaya Cabuli Bocah 10 Tahun, Dalih Kangen Cucu
Terpisah, Kepala Penerangan Kodam (Kapendam) II Kolonel Kol Caj Jono Marjono saat dikonfirmasi awak media membantah adanya isu penertiban ini dilakukan secara paksa.
Ia mengatakan, pihaknya melakukan penertiban karena selama ini rumah dinas di komplek tersebut banyak digunakan tidak sesuai peruntukannya yaitu untuk dihuni prajurit TNI AD aktif.
"Pada dasarnya, peruntukan rumah dinas sudah jelas. Kalau itu golongan dua, peruntukannya adalah untuk yang masih aktif, purnawirawan atau warakauri . Apabila purnawirawan dan warakauri itu sudah tidak ada (meninggal dunia), maka sudah seharusnya kami tertibkan. Karena rumah dinas tersebut ditempati anak cucunya. Sudah tidak sesuai peruntukannya lagi," jelasnya.
Jono menjelaskan, penertiban yang dilakukan sudah sesuai dengan prosedur yang berlaku.
Ia menyebut, penertiban akan dilakukan pada 9 Juni 2021.
"Sebelumnya kita sudah memberikan surat peringatan 1,2 dan 3 yang terakhir tanggal 27 Mei kemarin. Dan pada saat penertiban dilaksanakan juga akan diawali oleh tim negosiasi terlebih dahulu. Jadi memang semuanya dilakukan sesuai prosedur," ujarnya.
