Dibawah Kepemimpinan Anies Baswedan, 239 ASN DKI Jakarta Ogah Naik Jabatan, Ini Kata Ketua DPRD

TRIBUNSUMSEL.COM - Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi menilai ada keanehan yang terjadi di tatanan birokrasi dan regenerasi pejabat Pemprov DKI Jakarta.

Hal itu merespons 239 PNS di lingkungan DKI Jakarta ogah mengikuti seleksi terbuka untuk menduduki posisi 17 jabatan eselon II yang dilelang Pemprov DKI.

"Kalau seperti itu kejadiannya memang aneh. Artinya ada yang salah pada tatanan birokrasi dan regenerasi yang berjalan di Pemprov DKI Jakarta. Masa ada ratusan orang enggak mau menduduki jabatan, ini ada apa?" kata Prasetio dalam keterangan tertulis, Selasa (11/5/2021).

Pras ini mengatakan, saat ini Pemprov DKI Jakarta sangat membutuhkan pejabat eselon II dengan status definitif untuk mengoptimalkan pelayanan masyarakat di Ibu Kota.

Pasalnya, saat ini ada belasan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) kosong yang hanya dijabat oleh pelaksana tugas (Plt).

"Sementara dengan status Plt si pejabat cuma memiliki kewenangan terbatas. Lalu bagaimana bisa kerja optimal, bagaimana bisa melayani warga, merampungkan RPJMD dan sebagainya," kata Pras.

Politikus PDI-P itu kemudian meminta Pemprov DKI Jakarta meninjau ulang pelaksanaan birokrasi dan regenerasi yang telah berlangsung.

Pras menilai, upaya itu penting dilakukan untuk pemulihan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat di Jakarta yang masih dilanda pandemi Covid-19.

"Introspeksi diri itu penting. Sejak lama saya sudah ingatkan yang baik teruskan dan lanjutkan untuk lebih baik lagi, jangan yang sudah baik diacak-acak," kata Pras.

Sebelumnya, Anies mengumpulkan PNS di lingkungan Pemprov DKI Jakarta yang tidak ikut dalam seleksi terbuka jabatan Eselon II di lapangan upacara Balai Kota DKI Jakarta Senin (10/5/2021) siang.

Artikel ini telah tayang di Kompas