Bukan KPK, Ternyata BKN yang Menyelenggarakan Tes Wawasan Kebangsaan Kepada Pegawai KPK
Bukan KPK, Ternyata BKN yang Menyelenggarakan Tes Wawasan Kebangsaan Kepada Pegawai KPK
lihat foto
TRIBUNSSUMSEL.COM, JAKARTA - Isu tentang Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) dalam rangka alih status pegawai menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN) kini menjadi sebuah polemik di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Karena hal tersebut, sebanyak 75 pegawai disebut tak lolos TWK.
Karena hal tersebut, KPK menegaskan bukan penyelenggara asesmen TWK dalam rangka alih status pegawai menjadi ASN.
Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri mengatakan, asesmen tersebut diselenggarakan oleh Badan Kepegawaian Negara (BKN).
Bahkan, butir pertanyaan yang terkandung pada asesmen tersebut disusun oleh BKN bersama sejumlah lembaga terkait.
"Dalam penyelenggaraan asesmen Tes Wawasan Kebangsaan, Komisi Pemberantasan Korupsi bukan merupakan penyelenggara asesmen," kata Ali dalam keterangannya, Jumat (7/5/2021).
Ia menerangkan, dalam melaksanakan TWK tersebut, BKN melibatkan Badan Intelijen Negara (BIN), Badan Intelijen Strategis TNI (BAIS-TNI), Pusat Intelijen TNI Angkatan Darat (Pusintel TNI AD), Dinas Psikologi TNI Angkatan Darat (DISPSIAD), dan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT).
Baca juga: Febri Diansyah Cerita Panjangnya Proses Masuk KPK, Bingung Pegawai Bagus Terancam Disingkirkan
Baca juga: PKS Sebut Isu Tentang Pelemahan KPK Kemungkinan Benar Usai Tes Wawasan Kebangsaan Tuai Polemik
Baca juga: KPK Periksa Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin Hari Ini
Ia menegaskan, seluruh alat tes berupa soal dan materi wawancara disusun oleh BKN bersama lembaga-lembaga tersebut.
Dikatakan, dalam pelaksanaan wawancara terdapat pertanyaan yang dikembangkan dari tes tertulis sebelumnya.
"Sebelum melaksanakan wawancara telah dilakukan penyamaan persepsi dengan pewawancara dari beberapa lembaga tersebut," kata dia.
Ali pun mengakui, terdapat beberapa pertanyaan berkaitan dengan tata cara beribadah dan pilihan hidup berkeluarga yang diajukan kepada pegawai.
Hal itu didapat dari informasi yang diterima dari pegawai KPK.
KPK turut menerima masukan dari publik perihal relevansi beberapa materi dalam wawancara yang tidak berhubungan dengan tupoksi lembaga antirasuah.
"Dan ini menurut kami bisa menjadi masukan bagi penyelenggara asesmen," katanya.
Ali menggarisbawahi, asesmen TWK difokuskan untuk mengukur penguatan integritas dan netralitas ASN.
