Breaking News:

Vonis Johan Anuar

Wabup OKU Non Aktif Johan Anuar Divonis Hakim 8 Tahun, Pengamat Politik Ungkap Karir Politik Tamat

Wabup OKU Non Aktif Johan Anuar Divonis Hakim 8 Tahun. Pengamat Politik Unsri Dr Febrian menyebut karier politiknya tamat.

SHINTA ANGRAINI/TRIBUNSUMSEL.COM
Johan Anuar, Wakil Bupati Non Aktif Kabupaten OKU hadir langsung ke Pengadilan Tipikor Palembang untuk menjalani sidang dugaan korupsi pengadaan lahan kuburan yang menjeratnya, Selasa (6/3/2021). 

TRIBUNSUMSEL.COM, PALEMBANG,--Pengamat politik dari Universitas Sriwijaya (Unsri) Dr Febrian menungkapkan, adanya vonis pengadilan tipikor Palembang yang menjatuhi hukuman 8 tahun penjara dan mencabut hak politik wakil Bupati (Wabup) Ogan Komering Ulu (OKU) non aktif Johan Anuar, menjadikan karir politiknya akan tamat atau selesai.

"Dengan vonis itu, artinya ia (Johan) tidak bisa melakukan kegiatan perpolitikan formal lagi selama 5 tahun. Kalau melihat dari aspek sosial dan realita sosial boleh dikatakan karir politiknya selesai," kata Febrian, Selasa (4/5/2021).

Apalagi diungkapkan Dekan Fakultas Hukum Unsri ini, dengan usia Johan yang tidak muda lagi, ia harus mendekam di sel jeruri untuk menjalani hukuman penjara yang tidak sebentar, akan membuatnya susah kembali untuk berkiprah di perpolitikan OKU kedepan.

"Itu bisa dikatakan, apa yang selama ini ia kerjakan dalam karir politik hingga duduk sebagai wakil Bupati hilang, dan yang bersangkutan juga ada dalam tahanan," bebernya.

Baca juga: Johan Anuar Divonis 8 Tahun Penjara, Hak Politik Dicabut, Terdakwa Langsung Banding

Meski begitu, ahli hukum ini mengungkapkan Johan masih memiliki upaya hukum melalui banding ke Mahkamah Agung (MA) atas putusan pengadilan tipikor Palembang tersebut.

Namun upaya itu sendiri belum bisa menjamin dirinya akan terbebas dari hukuman jika berkaca dari kasus yang ditangani KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi).

"Kalau banding, bisa saja hukumannya lebih tinggi atau kurang, namun kebanyakan kalau berdasarkan hasil riset, relatif bertambah hukuman kalau kasus korupsi," tandasnya.

Sementara dengan adanya vonis itu, kekosongan kepala daerah OKU selama ini yang berstatus Plh (Pelaksana harian), maka harus ditunjuk Pj (penjabat) agar tidak ada kekosongan pemerintahan.

"Kalau konsep sekarang Plh melaksanakan kegiatan rutin pemerintahan, dan sampai waktunya akan ditentukan Pj. Jika sampai batas waktunya tidak dilakukan lagi pemilihan,

maka Pj akan ditentukan Presiden melalui Mendagri. Namun kita lihat kedepanlah,  apakah nanti ada kebijaka kemsnterian yang baru untuk dilakukan pemilihan ulang," pungkasnya.

Halaman
123
Penulis: Arief Basuki Rohekan
Editor: Yohanes Tri Nugroho
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved