Breaking News:

Vonis Johan Anuar

Divonis 8 Tahun Penjara, Johan Anuar Ajukan Banding, Kuasa Hukum: Banyak Hal Kontradiksi

Banyak hal yang kontradiksi dalam persidangan ini. Intinya kami akan segera mengajukan banding

TRIBUN SUMSEL/SHINTA DWI ANGGRAINI
Kuasa Hukum Johan Anuar Titis Rachmawati mengungkapkan banyak hal kontradiksi dalam putusan Johan Anuar. Divonis 8 tahun penjara, Johan Anuar banding. 

TRIBUNSUMSEL.COM, PALEMBANG - Kuasa hukum Johan Anuar akan segera mengajukan banding atas vonis bersalah yang dijatuhkan majelis hakim pengadilan tipikor Palembang, Selasa (4/5/2021).

Hal ini disampaikan secara tegas oleh Titis Rachmawati, kuasa hukum Johan Anuar tak lama setelah hakim membacakan putusan.

"Kami merasa majelis hakim menilai kasus Johan Anuar seolah murni seperti dalil dakwaan Jaksa Penuntut Umum KPK yang hanya dipoles-poles saja oleh majelis hakim. Seolah majelis hakim telah bekerja dalam menghakimi persoalan ini. Kami tidak ada melihat keadilan," kata Titis saat ditemui setelah sidang.

Secara keseluruhan, vonis yang dijatuhkan majelis hakim kepada Johan Anuar hampir sama dengan tuntutan JPU KPK.

Hanya saja yang jadi pembeda, vonis hakim menjatuhkan denda Rp.500 juta subsider 6 bulan kurungan kepada Johan Anuar.

Sedangkan denda yang dituntut JPU sedikit lebih ringan yakni Rp.200 juta.

Dalam putusan yang dijatuhkan, menurut Titis, majelis hakim seakan lupa dengan uang pembelian tanah sebagai ganti rugi yang telah diberikan ke masyarakat.

"Dalam putusan ini, majelis hakim terkesan membatalkan pengadaan (tanah). Karena proses tidak sesuai prosedur dan pengadaan dianggap tidak ada," ujarnya.

"Lalu aset yang dicatat oleh Pemerintah Kabupaten OKU itu apa? Halu dong. Karena majelis hakim mematahkan bahwa terkesan tidak ada pengadaan. Banyak hal yang kontradiksi dalam persidangan ini. Intinya kami akan segera mengajukan banding," tegas Titis menambahkan.

Baca juga: Progam Bedah Rumah di Prabumulih Tersisa 100 Lagi, Sumber Dana Infaq dan Sodaqoh Pegawai

Baca juga: Kronologi Kakek 80 Tahun Hanyut di Sungai Ogan, Sempat Berenang Meraih Tiang Jembatan

Menanggapi pernyataan tersebut, JPU KPK, Asri Irawan mengatakan, uang ganti rugi yang telah diberikan ke masyarakat merupakan hasil dari penjualan tanah itu sendiri.

Halaman
12
Penulis: Shinta Dwi Anggraini
Editor: Vanda Rosetiati
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved