Komnas HAM Sebut Tak Ada yang Berubah Ketika KKB Papua Dianggap Teroris 'Harus Langkah Persuasif'
Komnas HAM Sebut Tak Ada yang Berubah Ketika KKB Papua Dianggap Teroris 'Harus Langkah Persuasif'
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Vincentius Jyestha
TRIBUNSUMSEL.COM, JAKARTA - Pemerintah secara resmi telah mengubah kelompok kriminal bersenjata (KKB) sebagai teroris.
Hal tersebut dilakukan karena sejumlah kejadian yang telah dilakukan oleh KKB.
Komisioner Komnas HAM Amiruddin Al Rahab angkat bicara terkait penetapan KKB sebagai teroris oleh pemerintah.
Menurutnya perubahan label ini bukan barang baru dalam kasus KKB.
Terkini, ketika dilabeli menjadi teroris, Amiruddin menilai hal itu tak akan mengubah situasi konflik di Papua.
"Saya tahu betul bagaimana dulu berubah-ubahnya label ini, dari mulai separatis, panjang kali istilahnya sampai lupa, KSP, KKSP, sekarang menjadi KKB, sekarang menjadi teroris," ujar Amiruddin, dalam diskusi daring bertajuk 'KKB Teroris atau Bukan?', Kamis (29/4/2021).
"Apa yang berubah? Nggak ada. Situasinya sama aja. Nah, sementara keadaan di lapangan juga tidak selalu bisa dikendalikan," imbuhnya.
Karena itu, Amiruddin meminta pemerintah untuk menempuh langkah persuasif demi menghilangkan konflik di Papua.
Menurutnya langkah persuasif lebih efektif dibandingkan dengan aksi kekerasan.
Namun, hal ini juga harus dibarengi dengan tokoh-tokoh Papua yang membuka diri.
"Saya berharap konteks Papua langkah persuasif dan berkomunikasi yang baik bisa kita tempuh dan saya juga berharap banyak pihak atau tokoh di Papua bisa membuka diri untuk bisa berkomunikasi," jelas Amiruddin.
Baca juga: KKB Papua Jadi Organisasi Teroris, Bagaimana Pola Operasi di Lapangan? Ini Kata Mabes Polri
Baca juga: Mahfud MD Sebut Tak Perlu Banyak Kekuatan Untuk Hadapi KKB Papua, ini Tugas Polri, TNI, dan BIN
Baca juga: Langkah Tegas Pemerintah Usai Menko Polhukam Resmi Mengumukan KKB Papua Sebagai Terorisme
Sebelumnya diberitakan, Pemerintah Republik Indonesia melalui Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD mengumumkan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) Papua sebagai organisasi teroris.
Mahfud mengatakan keputusan pemerintah tersebut sejalan dengan pandangan yang dikemukakan oleh Ketua MPR, Pimpinan BIN, Pimpinan Polri, Pimpinan TNI.
Selain itu keputusan tersebut, kata Mahfud, juga sejalan dengan fakta banyaknya tokoh masyarakat, tokoh adat, Pemerintah Daerah, dan DPRD Papua datang kepada pemerintah khususnya Kemenko Polhukam untuk menangani tindak-tindak kekerasan yang muncul belakangan ini di Papua.