Breaking News:

Luhut Binsar Minta KPK Tak Jadi Alat Politik dan Kekuasaan

Dengan demikian, menurutnya, KPK akan kokoh dan kuat dalam menjalankan tugasnya memberantas korupsi.

Tangkap layar youtube Najwa Shihab
Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Indonesia, Luhut Binsar Panjaitan saat berbincang dalam program Mata Najwa pada Kamis (24/9/2020). 

TRIBUNSUMSEL.COM - Meski masih menunjukkan tajinya dengan menangkap sejumlah koruptor.

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan mengingatkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) agar tak menjadi alat politik dan kekuasaan.

Dengan demikian, menurutnya, KPK akan kokoh dan kuat dalam menjalankan tugasnya memberantas korupsi.

"KPK harus kokoh. KPK tidak boleh menjadi alat politik dan menjadi alat kekuasaan," kata Luhut dalam acara Aksi Pencegahan Korupsi Stranas PK 2022-2022 yang digelar di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Selasa (13/4/2021).

Luhut mengatakan, KPK sudah sepatutnya tegak lurus menjalankan tugasnya.

Luhut merinci tiga tugas utama KPK yakni pengawasan, pencegahan dan penindakan.

Dari ketiga tugas utama itu, Luhut mendorong KPK mengedepankan tugas pencegahan korupsi.

"Pencegahan itu satu faktor yang sangat penting. Jadi jangan penindakan saja yang menonjol, pencegahan kurang. Justru pencegahan ini yang menurut hemat saya harus kita dorong. Dan pemerintah sangat ingin KPK kuat dan KPK harus bisa mencegah pengeluaran dan penyelewengan yang tidak perlu. Dan kalau itu diperlukan sampai pada penindakan," sebutnya.

Baca juga: Sidang Perdana Dugaan Korupsi Uji Tera Banyuasin, Emen ASN Kota Palembang Hadir Pakai Kursi Roda

Baca juga: Sebanyak 15 ribu Orang di Muaraenim Sudah Divaksin Sinovac

Luhut berujar bahwa terdapat sejumlah program dan megaproyek yang dijalankan pemerintah yang membutuhkan peran serta KPK untuk mengawal agar tidak terjadi korupsi.

Beberapa di antaranya, proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung, perbaikan sistem di Pelabuhan Batam dengan National System Windows, hingga penyerapan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) di industri nasional.

Halaman
123
Editor: Slamet Teguh
Sumber: Tribunnews
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved