Balon Kades di Jejawi OKI Keluhkan Biaya Pilkades, Naik 200 Persen, 1 Balon Minimal 40 Juta

TRIBUNSUMSEL.COM, KAYUAGUNG - Menjelang pemilihan Kepala Desa serentak di Kabupaten Ogan Komering Ilir, sejumlah Bakal Calon (Balon) Kades di kecamatan Jejawi mengeluhkan besaran biaya yang dibebankan kepada para balon.

Pasalnya, biaya pilkades serentak kali ini naik hingga 200 persen.

Banyak dari mereka yang menilai bahwa kenaikan ini tidak masuk akal. Mereka menduga ada oknum yang memanfaatkan momen tersebut.

Salah seorang Balon Kades Sukadarmo Kecamatan Jejawi, Adi Iskandar mempertanyakan maksud dan tujuan kenaikan biaya tersebut.

Dikatakannya, pada pilkades tahun 2015 lalu biaya hanya sebesar Rp 50 juta dibagi 5 calon sedangkan saat ini biaya sebesar Rp 193 juta dibagi 4 orang calon. Artinya tiap balon harus siapkan dana lebih dari Rp 40 juta.

"Dengan kenaikan yang signifikan tersebut, belum ada penjelasan terkait membengkaknya biaya pilkades yang ditetapkan panitia beserta BPD desa," ungkapnya saat dihubungi melalui sambunga telepon, Selasa (13/4/2021).

Sambungnya, sebelum semua semakin terlanjur ia meminta kepada instansi terkait untuk mengkaji ulang anggaran pilkades dan akan lebih baik apabila besaran anggaran yang ditetapkan wajar.

"Tetapkan anggaran yang wajar, jangan semaunya. Bagaimana bisa memiliki pemimpin yang baik yang berkualitas untuk membangun desa, kalau baru mulai pilkades saja balon sudah dibebankan dengan biaya sebesar itu dan biaya yang kita keluarkan membengkak," pungkasnya.

Adi menegaskan untuk meminta perubahan pada penentuan biaya pilkades, karena menurutnya jika tidak dilakukan ia bersama balon kades lainnya akan melakukan protes dan demo ke kecamatan hingga kantor bupati.

"Jika kenaikannya dari Rp 50 juta jadi Rp 60 sampai Rp 70 juta masih wajar tapi kalau sudah 4 kali lipat ini banyak pertanyaan ada apa dan untuk apa," bebernya.

Adi juga sangat menyayangkan sikap Pemda OKI yang tidak bisa membiayai pelaksanaan pilkades.

Jikalau pemerintah memang memikirkan calon, separuh uang dari ADD dapat dianggarkan untuk pilkades. Sayangnya anggaran dari Bupati hanya sebesar Rp 7,5 juta yang sudah berbentuk barang Alat Pelindung Diri (APD).

"Atau bila perlu kita seperti di kabupaten OKU yang gelar pilkades secara elektronik atau online yang lebih mudah cepat dan akurat dengan biaya kecil," tuturnya.

Baca juga: BREAKING NEWS: Tak Terima Dibuat Meme Soal Masjid Sriwijaya, H Alex Noerdin Bakal Lapor ke Polisi

Baca juga: BREAKING NEWS: Penemuan Mayat Pria Muda di Pulau Salah Nama Sungai Gerong, Ini Ciri-ciri

Dikonfimasi terpisah Kepala Bidang Pemerintahan Desa dan Pembinaan di Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) OKI, Fauzan Nasrul, SSos mengungkapkan beberapa alasan terkait kenaikan biaya Pilkades.

Juga menurutnya, hal tersebut masih berupa rancangan dan pihaknya sedang dalam proses pembuatan surat edaran batasan insentif dan honor.