Breaking News:

PPKM Berskala Mikro di Sumsel

Kadinkes Sebut 4 Faktor Sumsel Masuk 20 Daerah Laksanakan PPKM Berskala Mikro

Kepala Dinas Kesehatan Sumsel Lesty Nurainy, menjelaskan  ada empat faktor yang membuat Sumsel masuk 20 Provinsi Laksanakan PPKM berskala mikro.

M ARDIANSYAH/TRIBUNSUMSEL.COM
Kepala Dinas Kesehatan Sumsel Lesty Nurainy, menjelaskan  ada empat faktor yang membuat Sumsel masuk 20 Provinsi Laksanakan PPKM berskala mikro. 

TRIBUNSUMSEL.COM, PALEMBANG- Kepala Dinas Kesehatan Sumsel Lesty Nurainy, menjelaskan  ada empat faktor yang membuat Sumsel akhirnya masuk dalam jajaran daerah yang melaksanakan PPKM berskala mikro.

Keempatnya adalah angka kematian, tingkat kesembuhan, kasus aktif, dan positivity rate.

Tingkat kematian akibat Covid-19 di Sumsel menyentuh angka 4,7 persen jauh lebih tinggi dibanding nasional yakni 2,7 persen. Sementara tingkat kesembuhan Sumsel berada pada persentase 87,2 persen lebih rendah dari tingkat kesembuhan nasional sekitar 89,7 persen.

Adapun tingkat kasus aktif di Sumsel mencapai 7,97 persen lebih tinggi dari nasional sebesar 7,6 persen. Angka positivity rate Sumsel juga masih sangat tinggi yakni 28,61 persen jauh lebih tinggi dari yang diatur oleh Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) yakni di bawah lima persen.

Baca juga: BREAKING NEWS- Sumsel Masuk 20 Provinsi yang Laksanakan PPKM Berskala Mikro, Ini Kata Gubernur

Mengacu pada Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perpanjangan PPKM Berskala Mikro, Sumsel akan dimulai melakukan pemetaan zonasi hingga ke tingkat Rukun Tetangga, (RT) hingga ke tingkat kecamatan.

"Dengan begitu, penanganan Covid-19 dan penerapan 3T yaitu Testing, Tracing, dan Treatment akan lebih ketat dilakukan," katanya.

Sebenarnya, pemetaan zonasi sudah dilakuakan sejak pertama kali pemerintah pusat memberlakukan PPKM berskala mikro.

Walau saat itu, Sumsel belum masuk daerah yang memberlakukan PPKM berskala mikro, namun pemerintah daerah, TNI/Polri, dan pihak terkait lainnya sudah memetakan daerah beradsarkan tingkat kerentanan.

"Sekarang tinggal pelaksanaannya. Misal melakukan membatasi kapasitas di tempat kerja dengan menerapkan bekerja dari rumah (Work From Home/WFH) sehingga yang bekerja di kantor hanya 50 persen," katanya

Selain itu, pembatasan kegiatan di restoran hingga 50 persen dari kapasitas restoran, pembatasan tempat ibadah hingga 50 persen dari kapasitas ruang ibadah, dan kegiatan seni yang bisa menimbulkan kerumunan juga dibatasi yakni hanya boleh dihadiri 25 persen dari kapasitas ruangan.

Baca juga: Mendagri: Presentase Kematian Karena Covid-19 Sumsel Kalahkan Nasional

Untuk proses pengawasan pihaknya sudah membentuk satuan tugas (satgas) pengendalian Covid-19 dan posko penanganan Covid-19 hingga ke tingkat RT/RW.

Dalam pelaksanaannya akan melibatkan semua pihak mulai dari tokoh agama, tokoh masyarakat, TNI/Polri, dan semua pihak terkait. Dengan begitu pelaksanaan protokol kesehatan bisa lebih masif.

"Hingga kini, Sumsel sudah punya 3.000 desa siaga Covid-19 dan Kelurahan Tangkal Covid-19. Nantinya program itu akan diaktifkan kembali," ujar Lesty.

Terkait pendanaan, lanjut Lesty, pemerintah desa bisa menggunakan dana desa. Demikian juga untuk semua bidang pelaksanaan protokol kesehatan bisa menggunakan dana dari APBN dan APBD.

Belum lagi adanya bantuan dari sejumlah kementerian. Dengan pelaksanaan PPKM berskala mikro ini diharapkan penularan Covid-19 bisa ditekan.

Penulis: Linda Trisnawati
Editor: Yohanes Tri Nugroho
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved