Breaking News:

Kubu Moeldoko Ditolak Pemerintah, Ray Rangkuti: Sudah Semestinya Dimundurkan oleh Presiden

Pasca putusan Menkumham Yasonna H Laoly yang menolak pengesahan hasil KLB Partai Demokrat Deli serdang. Ini Pendapat Pengamat Politik Ray Rangkuti

TRIBUN SUMSEL/ARIEF BASUKI
DPD Partai Demokrat bersama jajaran DPC Kabupaten/ kota se Sumsel melakukan penolakan kembali dengan melakukan doa bersama selamatkan Demokrasi yang dilaksanakan di kantor DPD partai Demokrat Sumsel, Minggu (14/3/2021) malam. Pasca putusan Menkumham Yasonna H Laoly yang menolak pengesahan hasil KLB Partai Demokrat Deli serdang. Ini Pendapat Pengamat Politik Ray Rangkuti 

TRIBUNSUMSEL.COM, PALEMBANG,--Pasca putusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna H Laoly, yang menolak pengesahan hasil Kongres Luar Biasa (KLB) di Deli Serdang yang diajukan oleh Partai Demokrat kubu Jenderal TNI (Purn) Moeldoko, menunjukkan apa yang dilakukan Moeldoko selama ini salah dan ia harus dicopot sebagai Kepala Staf Kepresidenan (KSP).

Hal ini diungkapkan pengamat politik dari Direktur Lingkar Madani (Lima) Ray Rangkuti, jika ada lima poin ia menyikapi kegagalan itu, dan salah satunya Moeldoko harus legowo melepaskan jabatannya dilingkaran istana atau terpaksa diberhentikan oleh Presiden.

Dimana Ray menyatakan ada lima tanggapan dirinya soal putusan pemerintah menolak pengesahan kepengurusan partai Demokrat Sibolangit, termasuk nasib dari jabatan Moeldoko sebagai KSP.

"Pertama adanya putusan itu menujukkan pemerintah netral dan objektif, dengan ditolaknya pengesahan kepengurusan partai Demokrat hasil KLB, dan itu menunjukkan pemerintah dalam hal ini mencoba bertindak netral dan kelihatan hasilnya sekarang ini," kata Ray, Jumat (2/4/2021).

Baca juga: Tim Hukum Kubu Moeldoko Mengundurkan Diri Dari DPP Partai Demokrat versi KLB Usai Tak Disahkan

Kedua, ia menilai sejak dari awal KLB itu dilaksanakan dengan cara terburu- buru oleh pihak Moeldoko, menjadikan pengurus partai Demokrat yang hadir di KLB itu jadi pertanyaan umum, apakah mungkin dalam waktu cepat itu sosialisasi dilasksanakan KLB itu terlaksana, dan faktanya di Menkumham inilah sulit dihadirkan Moeldoko Cs untuk bisa disahkan sebagai syarat.

"Saya masih ingat, sebelumnya telah mengatakan KLB ini terburu- buru yang dilakukan pak Moeldoko, harusnya ketika ia dapat simpatik dilingkungan kepengurusan partai Demokrat, ia harusnya melamakan dirinya untuk menjadikan kesadaran atau pemahaman kader lainnya mendukungnya.

Tapi, belum kesituasi itu pak Moeldoko langsung ikut terlibat dalam KLB,  sehingga saat penyerahan dokumen dukungan dari DPD maupun DPC sulit membuktikannya," jelas Ray.

Diterangkan Ray, dengan langkah yang salah oleh Moeldoko itu, Implikasi tentunya ke Moeldoko sendiri sebagai KSP apakah berkenan mengundurkan diri sebagai KSP.

"Saya sebetulnya dari awal mengatakan bukan mengundurkan diri, tapi sudah semestinya dimundurkan oleh presiden karena jelas- jelas langkah ini tidak sesuai dengan kapasitas jabatan yang diemban Moeldoko.

Jadi kalau kenyataannya hasil KLB itu jauh dari yang diharapkan, tidak dilaksanakan dengan cara- cara demokratis sudah seharusnya presiden melakukan teguran bahkan teguran keras dengan men non aktifkan atau memberhentikan yang bersangkutan," tegasnya.

Halaman
12
Penulis: Arief Basuki Rohekan
Editor: Yohanes Tri Nugroho
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved