KLB Moeldoko Ditolak Menkumham, Ini Respon DPD Partai Demokrat Sumsel

TRIBUNSUMSEL.COM, PALEMBANG – Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Demokrat Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) riang gembira menyambut kabar ditolaknya hasil Kongres Luar Biasa (KLB) di Deli Serdang, Sumatera Utara (Sumut) yang digelar Jumat (5/3/2021) lalu oleh Kementerian Hukum dan HAM (Menkumhal).

Hal tersebut diungkapkan Kepala Badan Pembina Organisasi dan Kaderisasi Keanggotaan (BPOKK) DPD Partai Demokrat Sumsel, Firdaus Hasbullah usai menyaksikan konferensi pers Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Kemenkumham RI) Prof Yosanna Laoly perihal hasil KLB Deli Serdang di Jakarta, Rabu (31/3/2021) siang.

"Setelah kami mendengar konfrensi Pers yang dilakukan oleh Kemenhumkam dan Polhukkam. Kami Partai Demokrat Sumsel mengucapkan alhamdulillah syukur bahwa apa yang dilakukan oleh kelompok begal KLB abal-abal yang dilaksanakan di Deli Serdang telah ditolak sah oleh pemerintah," kata Firdaus Hasbullah ditemui Ruang Fraksi Demokrar DPRD Sumsel didampingi Sekretaris Fraksi Partai Demokrat DPRD Sumsel Azmi Shofix, Tam Tama, Holda dan lainnya.

Sambung Firdaus Hasbullah, dengan adanya sikap Kemenkumham tersebut, tidak ada lagi yang namanya Demokrat tandingan di penjuru Indonesia ini.

"Hanya satu Demokrat dibawah kepemimpinan Agus Harimurti Yudhoyono alias AHY," katanya.

Demokrat Sumsel juga ucapkan terima kasih pada pemerintah yang sudah menjaga demokrasi.

"Kita akan lakukan rapat internal dan lakukan evaluasi atau pembersihan kader yang berkhianat atau terlibat dalam KLB. Kami punya catatan siapa saja yang ikut dalam KLB tersebutt," terangnya.

Firdaus juga yakin Demokrat Sumsel bakal lebih besar lagi ke depan.

"Demokrat Sumsel makin solid dan tetap satu komando pada AHY," pungkasnya.

Baca juga: Pedagang Pasar Sako Palembang Minta Pemerintah Bangun Pasar Malam Kuliner, Lengkap Fasilitas Hiburan

Baca juga: Penyidik Kejati Sumsel Geledah Kantornya, Kabiro Kesra Pemprov Sumsel: Kita Mendukung Ungkap Kasus

Sebelumnya, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna H Laoly mengumumkan status Partai Demokrat Kubu Moeldoko secara virtual pada hari ini Rabu (31/3/2021).

Dalam konferensi pers tersebut, kata Yasonna, pemerintah menyatakan permohonan pengesahan hasil Kongres Luar Biasa (KLB) di Deli Serdang yang diajukan oleh Partai Demokrat kubu Jenderal TNI (Purn) di Deli Serdang ditolak.

"Dari hasil pemeriksaan dan atau verifikasi terhadap seluruh kelengkapan dokumen fisik sebagaimana yang dipersyaratkan masih terdapat beberapa kelengkapan yang belum dipenuhi. Antara lain perwakilan DPD, DPC, tidak disertai mandat dari Ketua DPD, DPC. Dengan demikian pemerintah menyatakan bahwa permohonan pengesahan hasil Kongres Luar Biasa di Deli Serdang Sumatera Utara tanggal 5 Maret 2021 ditolak," kata Yasonna.

Yasonna juga mengatakan pihaknya telah memberikan waktu tujuh hari kepada kubu Moeldoko untuk melengkapi persyaratan tersebut.

"Untuk memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Peratudan Menteri Hukum dan HAM RI nomo 34 tahun 2017 telah memberi batas waktu cukup atau tujuh hari untuk memenuhi persyaratan tersebut," kata Yasonna.

Dalam konferensi pers tersebut Yasonna didampingi Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD.