Organda Sebut Bakal Banyak Korban PHK Usai Pemerintah Putuskan Larangan Mudik
Organda Sebut Bakal Banyak Korban PHK Usai Pemerintah Putuskan Larangan Mudik
lihat foto
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Fandi Permana
TRIBUNSUMSEL.COM, JAKARTA - Pro dan kontra terkait larangan mudik lebaran banyak terjadi.
Seperti diketahui, pemerintahan resmi melarang mudik Lebaran 2021 mulai 6-17 Mei mendatang.
Menyikapi hal itu, Ketua Organisasi Angkutan Darat (Organda) DPD DKI Jakarta Shafruhan Sinungan menilai pemerintah terlalu dini memutuskan larangan mudik.
Sebab, pada pekan lalu Menhub Budi Karya Sumadi sempat mengatakan bahwa tak ada larangan mudik di tahun ini.
"Terlalu dini melarang mudik sedangkan menhub kemarin bilang tak ada larangan untuk tahun ini. Jadi kenapa tumpang tindih? Harusnya disiapkan dulu aturan yang pasti dan solusi apa untuk pelaku transportasi jika mudik itu dilarang," ujar Shafruhan Sinungan saat dihubungi Tribunnews.com, Sabtu (27/3/2021).
Shafruhan menambahkan, alangkah baiknya pemerintah tetap membolehkan mudik dengan syarat prokes Covid-19 diperketat. Sebab, jika pelarangan mudik ditetapkan akan membuat ekonomi semakin runtuh.
Ia mengungkapkan sudah banyak karyawan di bidang transportasi terkena pemutusan hubungan kerja (PHK), hingga pemotongan gaji sopir demi mempertahankan armada agar tetap laik jalan.
"Kami banyak menerima keluhan jika mudik tahun ini dilarang akan banyak lagi yang di-phk. Karena tak mudah untuk bisa normal lagi, padahal sejak Juli kemarin transportasi darat sudah mulai berbenah lagi untuk bangkit. Tapi kalau diputuskan mudik dilarang, sopir-sopir bus pasti akan semakin menjerit," jelas Shafruhan.
Baca juga: Isu Jadi Selingkuhan Hotma Sitompul, Istri Bams eks Samson Hadiri Acara Keluarga Mertua Tiri Disorot
Baca juga: Bima Arya Angkat Bicara Usai Disalahkan Rizieq Shihab Dalam Sidang Pada Kasus RS Ummi
Mudik sebagai sarana perbaikan ekonomi
Shafruhan menyarankan agar pemerintah lebih bijak dalam menyikapi aktivitas mudik. Sebab, mudik bisa dijadikan momentum perbaikan ekonomi khususnya di kampung-kampung.
"Mudik itu biar setahun sekali tapi dampaknya besar sekali bahkan skalanya nasional. Aktivitas bisnis dan perputaran uang sangat dipengaruhi banyaknya mobilitas penumpang dan moda transportasi yang bergerak. Kalau aktivitas orang lambat, ekonomi tidak pasti juga macet," kata dia.
Untuk itu, ia sangat berharap mudik bisa menjadi momen untuk menggerakkan kondisi yang terpuruk. Shafruhan menjelaskan bahwa mudik mampu menghasilkan perputaran uang dari kota ke desa.
"Sangat positif sekali kalau mudik tetap berjalan. Karena akan banyak desa yang akan terdampak secara rill dari mudik dan meningkatkan ekonomi," tutup Shafruhan.
Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul Organda DKI Jakarta Sebut Pemerintah Terlalu Cepat Putuskan Larangan Mudik.
