Kisruh Demokrat Apakah Akan Menjalar ke PAN, Ini Kata Pengamat Politik UIN Syarif Hidayatullah

TRIBUNSUMSEL.COM, PALEMBANG,--Kongres Luar Biasa (KLB) partai Demokrat yang diselenggarakan di Sibolangit Sumatera Utara (Sumut), yang menempatkan Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Jenderal (purn) TNI Moeldoko sebagai ketua umum, menjadikan konflik ditubuh partai Pemenang pemilu 2009 itu terus memanas hingga saat ini.

Adanya upaya pengambil paksaan pucuk pimpinan itu, bisa juga menjalar dan menjadi ancaman bagi partai politik (Parpol) lainnya, yang berasal diluar pemerintahan atau oposisi seperti Partai Amanat Nasional (PAN) tak menutup kemungkinan terjadi kudeta.

Dimana, meski saat ini masih berlangsung pemilihan pengurus inti ditingkat DPD (Kabupaten/ Kota) Partai Amanat Nasional (PAN) se Sumsel. Namun ada gerakan pengurus nanti didominasi "gerbong" dari ketua DPW PAN Sumsel Iskandar.

Selain Iskandar yang sudah menjabat Ketua DPW PAN Sumsel untuk periode ke 4, dipengurusan DPW untuk jabatan Sekretaris DPW telah dijabat oleh Bupati Empat Lawang Joncik Muhammad, yang notabane loyalis dari kakak kandung Iskandar yaitu elit politik nasional Hatta Rajasa.

Sementara untuk jabatan Ketua Pembinaan Organisasi dan Keanggotaan (POK) akan dijabat orang kepercayaan adik kandung Iskandar, Hafizs Tohir yaitu Fajar Febriyansah.

Sejumlah loyalis Ketua umum PAN Zulkifli Hasan di Sumsel sendiri, mengaku saat ini ada upaya menyingkirkan kader- kader PAN yang selama ini berjuang mati- matian, dan terkesan penyelenggaraan Musda PAN yang ada lebih pada politik belah bambu.

Pembersihan loyalis Zulhas juga dikabarkan terjadi di Provinsi Aceh dan Jawa Timur.

Ketua umum PAN Zulkifli Hasan sendiri sempat menanggapi soal adanya KLB partai Demokrat di Sibolangit Sumut tersebut, dan ia mengirimkan tulisan kepada jajaran pengurus PAN se Indonesia untuk tetap kompak.

Menyikapi hal tersebut, pengamat politik dari Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta, Adi Prayitno menilai,  jika nantinya Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) mengesahkan versi KLB "hasil kudeta" jelas menjadi ancaman bagi partai politik (Parpol) lainnya yang berasa diluar pemerintahan atau oposisi seperti Partai Amanat Nasional (PAN) tak menutup kemungkinan terjadi kudeta.

Menurut Adi,  adanya kasus KLB Partai Demokrat ini mengajarkan banyak hal, dimana kalau mau memperebutkan kekuasaan di parpol, salah satunya dengan membuat suatu kongres tandingan, Munas atau muktamar tandingan, ataupun istilah lainya dengan merebut SK kemenkumham hingga bersengketa di pengadilan untuk dapat pengakuan.

"Jadi, itulah rumusnya saat ini, dan ini mengerikan sekali bagi parpol kedepan, yang harusnya diselesaikan di Mahkamah Partai sesuai undang- undang parpol, tapi seringkali konflik ini 'jumping' tidak menggunakan mekanisme undang- undang parpol, tetapi langsung ia berusaha untuk mendapatkan SK Kemenkumham untuk keabsahan parpol yang diakui, dan itu yang terjadi saat ini termasuk kasus- kasus sebelumnya,” beber Adi.

Diungkapkan Adi, meski kepemimpinan Zulkifli Hasan (Zulhas) selaku Ketum PAN saat ini bisa dikudeta juga, namun karakter persaingan yang ada di PAN sedikit berbeda dengan parpol yang lain.

Dimana dikabarkan mantan Ketum Hatta Rajasa, sedang membangun kekuatan di provinsi Sumatera Selatan dengan menempatkan, sejumlah kerabatnya menjadi ketua DPW (Provinsi) PAN, ataupun DPD (Kabupaten/ kota), dan menyingkirkan sejumlah kader yang selama ini dianggap loyalis Zulhas. 

"Di PAN ini sedikit berbeda, dimana sosok Amien Rais salah satu kubu yang berseberangan dengan Zulhas selama ini, kemudin mendeklarasikan partai baru (Ummat) itu jahu lebih sehat dan lebih bagus, sama seperti Fahri Hamzah juga memberikan contoh yang bagus berkonflik dengan PKS  ia tidak bikin PKS tandingan, tapi parpol baru, dan ini saya nilai ini tradisi politik yang cukup bagus," terang Adi.

Adi sendiri menilai, kalaupun ada beda mahzab, tidak mungkin orang yang ingin melakukan "gerakan kudeta" seperti Hatta Rajasa dengan buat PAN tandingan, melainkan keluar dan mendirikan parpol lain seperti Amin Rais.