Breaking News:

Berita Politik

Pasca KLB Demokrat di Sumut, DPD Demokrat Sumsel Katakan Ilegal dan Upaya Memecah Belah

Kader Demokrat di Indonesia terkhusus di Sumsel, atas kelakuan eks kader yang sudah dipecat dan sewenang-wenang serta memilih dan memutuskan Moeldoko.

TRIBUN SUMSEL/ARIEF BASUKI ROHEKAN
Ketua DPD Partai Demokrat Sumsel Ishak Mekki menyatakan KLB Demokrat baru saja digelar di Medan Jumat (5/3/2021) ilegal. 

TRIBUNSUMSEL.COM, PALEMBANG - Meski Kongres Luar Biasa (KLB) partai Demokrat di Sumatera Utara (Sumut) telah memutuskan Kepala Staff Kepresidenan RI Jenderal (purn) Moeldoko sebagai Ketua Umum (Ketum), namun pengurus DPD Demokrat di Provinsi Sumsel akan tetap solid, taat dan setia terhadap Partai Demokrat yang dipimpin Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) hasil Kongres.

Menurut Ketua DPD Partai Demokrat Sumsel Ishak Mekki, jajaran kepengurusan AHY memang sudah mendeteksi, menghalau dan mengantisipasi untuk dilaksanakan upaya Gerakan Pengambilalihan Kepemimpinan Partai Demokrat (GPK-PD) dari AHY tersebut dan menilai KLB di Sumut itu inkonstitusional karena bertentangan dengan AD/ART partai Demokrat.

"Ini (KLB) ilegal dan tidak sesuai AD/ART partai Demokrat sejak awal, tetapi mereka (kubu KLB) tetap nekad dan melaksanakan KLB dan hasilnya sudah tahu Moeldoko. Tentunya kami tidak mengakui KLB di Sumut inin" kata Ishak Mekki, Sabtu (6/3/2021).

Mantan Wakil Gubernur Sumsel ini pun mengaku kecewa KLB itu tetap bisa dilaksanakan meski tanpa izin, termasuk adanya tokoh dari Sumsel yang selama ini sangat berambisi dalam GPK-PD tersebut (MA dan SM).

"Yang jelas sangat kecewa kader Demokrat di Indonesia terkhusus di Sumsel, atas kelakuan eks kader yang sudah dipecat dan sewenang- wenang serta memilih dan memutuskan Moeldoko sebagai Ketum," jelas Ishak.

Ishak yang saat ini menjabat anggota DPR RI menilai, sosok Moeldoko yang dijadikan Ketum lewat KLB ilegal itu, selama ini tidak layak memimpin partai berlambang Mercy tersebut.

Berbeda dengan kepemimpinan AHY saat ini, jika dengan adanya sosok AHY elektabilitas Partai Demokrat terus meningkat, dan semakin dicintai rakyat.

"Apalagi ia orang luar partai, yang tidak punya andil dan merintis, mendirikan maupun membesarkan partai, kok tiba- tiba dipilih. Sedangkan AHY yang baru 13 bulan menjabat dan selama ini tidak ada jangkal maupun kesalahan bahkan sejak dipimpin AHY elektabikitas partai meroket bahkan masuk 3 besar, popularitas dan elektabilitas meningkat dibandingkan Moeldoko yang notabannye orang luar," ujarnya.

Baca juga: Dinas Sosial OI Dilaporkan TKS Dipecat Karena Selingkuh, Sidang Perdana 10 Maret, Ini Kata Kadinsos

Dengan kondisi tersebut, Ishak mempertanyakan masih tetap terselenggaranya KLB itu, dan ia menilai upaya itu sebagai cara untuk memecah Partai Demokrat ke depan, dan mencegal sosok AHY yang dianggap sosok pemimpin Indonesia masa depan.

"Ini ada apa? Mengingat dalam 13 bulan kerja AHY bagus dan sambutan masyarakat bagus, bagaimana menangani covid-19 dan kita dihimbau bergerak membantu masyarakat. Tapi, tahu- tahu dilakukan KLB dan ini tidak berdasar. Jadi saya lihat ini tidak lain upaya sejumlah pihak untuk memecah belah Partau Demokrat, dengan melakukan KLB ilegal karena yang hadir KLB tidak punya suara sah, tidak sesuai AD/ART, jadi itu jelas- jelas tidak sah," tandasnya, seraya pihaknya yakin nantinya Kemenkumham tidak akan melegalkannya.

Halaman
123
Penulis: Arief Basuki Rohekan
Editor: Vanda Rosetiati
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved