Andi Mallarangeng Kasihan dengan Moeldoko Jadi Ketum Abal-abal: Syahwat Politiknya Terlalu Kuat

Menurutnya, jabatan ketua umum yang diperoleh Moeldoko adalah abal-abal. Pasalnya jabatan tersebut didapat berdasarkan KLB yang abal-abal.

Kolase Tribun Manado / Istimewa
Andi Mallarangeng dan Moeldoko. 

"Sejak dulu kami bilang ini Moeldoko yang ada di belakangnya, sebagai elemen kekuasaan yang bermain," ungkapnya.

"Ketahuan sekarang, Moeldoko bohong. Waktu itu dia bilang hanya ngopi-ngopi, ternyata memang melakukan persekongkolan jahat, merencanakan untuk melakukan pendongkelan terhadap kepemimpinan Partai Demokrat yang sah," pungkasnya.

Simak videonya mulai menit ke-0.25:

Reaksi Andi Mallarangeng Ditawari Jadi Pengurus di Partai Demokrat Hasil KLB

Sekretaris Majelis Tinggi Partai Demokrat, Andi Mallarangeng mendapat tawaran untuk menjadi pengurus partai berlambang bintang mercy itu, berdasarkan hasil Kongres Luar Biasa (KLB).

Tawaran tersebut diberikan oleh mantan kader Partai Demokrat sekaligus pendukung KLB di Deli Serdang, Sumatera Utara, Max Sopacua.

Dilansir TribunWow.com, hal itu terjadi dalam acara Apa Kabar Indonesia Pagi 'tvOne', Sabtu (6/3/2021).

Max Sopacua mulanya meminta kepada Andi dan kubu kepemimpinan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) untuk beradu di pengadilan jika tidak menerima dengan hasil KLB tersebut.

Max Sopacua juga menilai Andi sedang galau dengan adanya KLB yang menghasilkan Kepala Staf Presiden (KSP) Moeldoko sebagai ketua umum Partai Demokrat.

"Kalau Anda mau dan Anda galau, atau teman-teman Anda galau, kami buka peluang untuk Anda menjadi pengurus di Partai Demokrat hasil KLB ini," ujar Max Sopacua.

"Anda mau jadi apa? Silakan, kami tampung Anda sebagai pengurus," tanyanya.

Menanggapi hal itu, Andi hanya tertawa.

Dirinya mengatakan tetap mengakui bahwa kepemimpinan Partai Demokrat yang sah adalah yang diketuai oleh AHY, bukan hasil dari KLB yang disebutnya abal-abal.

"Tentu saja kita akan mengantisipasi apapun yang mereka lakukan ini," kata Andi.

Andi lantas meminta adanya tindakan dari negara atau pemerintah, khususnya dari Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham).

Menurutnya, sebagai lembaga yang berintegritas, harusnya bisa dengan mudah menentukan kepemimpinan Partai Demokrat yang sah. 

Halaman
123
Sumber: TribunWow.com
Berita Terkait
  • Ikuti kami di
    AA

    Berita Terkini

    © 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved