Akhirnya SBY Tanggapi Isu Kudeta Demokrat, Sebut Apa yang Dilakukan Moeldoko Rugikan Nama Jokowi
SBY meyakini, Moeldoko juga mencatut beberapa nama pejabat tinggi pemerintah, dari Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD hingga K
TRIBUNSUMSEL.COM - Lama diam, akhirnya Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) bicara soal isu kudeta parta Demokrat.
Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat itu menduga Kepala Staf Presiden Moeldoko-lah yang memprakarsai kudeta ini.
SBY meyakini, Moeldoko juga mencatut beberapa nama pejabat tinggi pemerintah, dari Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD hingga Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Jenderal Budi Gunawan.
Bahkan, ia juga menyinggung nama Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.
"Saya punya keyakinan nama Menko Polhukam Prof Mahfud dan Menkumham Yasonna Laolly dicatut namanya."
"Demikian juga, nama Kapolri Jendral Listyo Sigit dan KaBIN Jendral Budi Gunawan yang juga disebut-sebut namanya," terang SBY, dikutip dari video akun resmi Instagram, @bakomstrademokrat, Rabu (24/2/2021).
Meskipun demikian, pihaknya percaya intregritas para pejabat itu.
Dimana, mereka tak mungkin ikut dalam upaya kudeta partai Demokrat itu.
"Partai Demokrat tetap percaya, bahwa para pejabat tersebut memiliki integritas, betul-betul tidak tahu menahu, dan tidak masuk di akal jika ingin menganggu Partai Demokrat," jelas SBY.
Baca juga: SBY Ungkap Sosok yang Menuduhnya Tunggangi dan Danai Aksi 212 : Fitnah yang Kejam
Selain itu, SBY menyebut upaya dugaan kudeta oleh Moeldoko itu, di luar sepengetahuan Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Ia juga yakin, Jokowi memiliki integritas menyikapi hal ini.
"Secara pribadi, apa yang dilakukan Moeldoko adalah di luar pengetahuan Presiden Jokowi."
"Saya juga yakin bahwa Presiden Jokowi memiliki integritas yang jauh berbeda dengan perilaku pembantu dekatnya itu," terangnya.
Sehingga, menurut pihaknya, upaya yang dilakukan Moeldoko ini merugikan nama Jokowi.
"Partai Demokrat justru berpendapat, apa yang dilakukan Moeldoko tersebut sangat mengganggu, merugikan nama baik beliau (Jokowi)," tambahnya.
