Petani Kesulitan Pupuk, Anggota DPR RI Pertanyakan Hasil Subsidi Pupuk Rp 33 Triliun

TRIBUNSUMSEL.COM, LUBUKLINGGAU -- Saat ini sudah memasuki musim tanam padi, ratusan petani di Kota Lubuklinggau dan Musi Rawas, Sumatera Selatan mengeluhkan sulit mendapatkan pupuk bersubsidi.

Sulitnya pupuk subsidi diproleh di pasaran membuat para petani terpaksa membeli pupuk non-subsidi yang harga dua kali lipat bila dibanding pupuk subsidi.

Triyono salah satu petani di Keluarahan Air Satan Kecamatan Muara Beliti mengaku sudah berkeliling mencari pupuk subsidi ke Kecamatan Tugu Mulyo hingga wilayah Kota Lubuklinggau.

Namun, hampir semua penjaga toko yang didatanginya mengatakan bila  pupuk subsidi dipasaran sedang kosong.

"Rata-rata toko yang saya datangi mengatakan sedang kosong, harganya ada Rp 150 ribu. Tapi barangnya tidak ada," kata Triyono pada wartawan, Jumat (19/2/2021).

Baca juga: Proyek Tol Lubuklinggau-Bengkulu Lanjut, Warga Ramai Urus Sertifikat, Minta Ganti Rugi Ratusan Juta

Triyono bercerita sulitnya mendapat pupuk subsidi dipasaran membuat dirinya bersama puluhan petani lainnya terpaksa menggunakan pupuk non subsidi.

"Kemarin terpaksa beli yang non subsidi, karena subsidi sekarang sedang kosong, 100 Kg kemarin saya beli harganya Rp 550 ribu, jadilah  untuk satu kali pemupukan," ungkapnya.

Triyono terpaksa merogoh kocek lebih dalam untuk membeli pupuk non subsidi tersebut karena khawatir padi yang baru ditanamnya tidak berkembang dan khawatir mengalami kerugian lebih besar lagi.

"Biasanya dalam sekali musim tanam kami hanya mengeluarkan uang Rp 400- Rp 500 ribu. Namun akibat tidak tidak ada pupuk subsidi ini pengeluaran kami double, tapi biarlah biarlah kami rugi dari pada kami gagal panen," ujarnya.

Sementara Anggota Komisi IV DPRRI, Rizky Aprilia saat menggelar reses di Kota Lubuklinggau, Musi Rawas dan Musi Rawas Utara mengaku telah mendengar keluhan masyarakat terkait kelangkaan pupuk.

"Hasilnya tidak semua tempat langka, saya akui tidak semua tempat langka, nah, di titik -titik yang menjadi kelangkaan ini ternyata ada kendala teknis bukan dari pihak produsen," katanya.

Menurut anggota dewan asal PDIP ini kendala teknis yang dimaksud adalah kurang sosialisasinya dari dinas terkait atau Kementerian Pertanian khususnya terkait teknis bagaimana subsidi pupuk di petani melalui sistem RDKK dan kartu tani.

Baca juga: Berharap Mendadak Jadi Miliarder, Giliran Warga Jukung Lubuklinggau Siap-siap Dapat Ganti Rugi Tol

"Himbauan saya sebenarnya kepada mitra kami kementerian pertanian, terkait teknis ini sampai disimpulkan kok bagaimana jadi langka pupuknya," ungkapnya.

Ia menegaskan atas nama pribadi dalam beberapa kali diskusi menyampaikan ketika ada pilihan apakah subsidi dicabut berdasarkan arahan pak Jokowi yang mempertanyakan subsidi 33 triliun subsidi pupuk hasilnya apa.

"Bila tidak ada hasilnya lebih baik dicabut berarti tidak berhasil. Jadi mekanisme apa yang harus kita pake RDKK, Kartu Tani, kita sesuaikan dengan culture masyarakat kita apakah mereka faham, Jangan memberi RDKK tapi tidak diedukasi masyarakat pasti tidak akan berhasil,"

"Untuk Sumsel secara keseluruhan bukan masalah stok, ia mengaku telah mengecek gudang Pusri semuanya ada tapi terkait pupuk bukan stok. Selama ini mereka (petani) kerjasama sama dengan himbara ternyata saldonya nol, saya simpulkan bukan langka tapi ada mekanisme yang salah,"ujarnya