Refly Harun Debat Panas Dengan Jubir Presiden, Fadjroel Rachman Bahas UU ITE, Nama Ahok Disebut

Refly Harun Terlibat Debat Dengan Jubir Presiden, Fadjroel Rachman Bahas UU ITE, Nama Ahok Disebut

Tayang:
Editor: Slamet Teguh
YouTube Talk Show tvOne
Pakar Hukum Tata Negara, Refly Harun 

TRIBUNSUMSEL.COM - Wacana pemerintah untuk  merevisi Undang-undang ITE tampaknya masih hangat untuk menjadi perbincangan publik.

Sejumlah tokoh ikut berkomentar terkait masalah ini.

Dan pro dan kontra timbul akibat adanya UU ITE ini.

Bahkan, Juru Bicara Presiden Joko Widodo (Jokowi), Fadjroel Rachman terlibat adu argumen dengan Pakar Hukum Tata Negara, Refly Harun.

Momen tersebut terjadi saat keduanya membahas kasus Basuki Tjahaja Purnama (BTP) alias Ahok, dalam acara Mata Najwa, Rabu (17/2/2021).

Dilansir TribunWow.com, Fadjroel mulanya membantah adanya ketidakadilan dalam penegakkan hukum, khususnya dalam kasus UU ITE.

Dirinya lalu mencontohkan kasus Ahok untuk membuktikan bahwa orang yang dekat dengan Presiden Jokowi tetap saja diproses dan juga ditahan.

"Bagaimana dengan kasus Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok, orang yang dekat dengan presiden, bahkan menjadi wakil beliau waktu di DKI," ujar Fadjroel.

"Ini pada 2016 dikenakan Pasal 28 Ayat 2 UU ITE oleh 14 kelompok masyarakat, divonis bersalah dan divonis 2 tahun penjara," jelasnya.

Fadjroel juga menanyakan apakah Ahok juga merupakan korban dari UU ITE atau bukan.

"Dia ini korban atau apa?" tanya Fadjroel.

Baca juga: Haikal Hassan Kembali Kritik Pemerintah, Bandingkan Penerapan UU ITE Era SBY dan Jokowi

Baca juga: Refly Harun Ungkap Motif Jahat Dibalik Pasal Karet UU ITE Sebut Tak Heran Pengadunya Itu-itu Saja

Baca juga: Demokrat Sindir Pemerintah Lagi Sebut Heran Jokowi Lempar Wacana Revisi UU ITE Tapi Tolak RUU Pemilu

Menjawab hal itu, Ketua Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) Asfinawati mengatakan pemerintah hanya ingin mencari aman.

Meski begitu, ia juga mengaku menyesalkan.

Asfinawati menilai asus Ahok bukan persoalan pidana, melainakan persoalan agama yang harusnya juga diselesaikan secara keagamaan.

"Kalau menurut saya itu artinya pemerintah mencari aman," ujar Asfinawati.

Sumber: TribunWow.com
Halaman 1/3
Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di
KOMENTAR

Berita Terkini

© 2026 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved