Breaking News:

SKB 3 Menteri

Apa itu SKB 3 Menteri? Sedang Ramai di Media Sosial, Ini 6 Poin yang Menjadi Perhatian Masyarakat

Secara umum SKB 3 Menteri tersebut berisi mengenai aturan yang menyatakan bahwa pemerintah daerah  maupun sekolah tidak diperbolehkan untuk mewajibkan

TRIBUNSUMSEL.COM/WENI WAHYUNY
Apa itu SKB 3 Menteri? Sedang Ramai di Media Sosial, Ini 6 Poin yang Menjadi Perhatian Masyarakat 

TRIBUNSUMSEL.COM, PALEMBANG - Apa itu SKB 3 Menteri? Sedang Ramai di Media Sosial, Ini 6 Poin yang Menjadi Perhatian Masyarakat.

Beberapa waktu yang lalu Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, dan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas menandatangani SKB.

Secara umum SKB 3 Menteri tersebut berisi mengenai aturan yang menyatakan bahwa pemerintah daerah  maupun sekolah tidak diperbolehkan untuk mewajibkan atau melarang murid mengenakan seragam beratribut agama.

Baca juga: Nasib Sekolah Madrasah dan Siswa di Aceh Setelah Ada SKB 3 Menteri Cabut Aturan Seragam Agama

Lalu tahukah kamu apa itu SKB 3 Menteri yang sedang banyak diperbincangkan tersebut? Berikut penjelasannya:

Pengertian SKB

Secara bahasa SKB adalah singkatan dari Surat Keputusan Bersama.

Surat Keputusan Bersama 3 Menteri tersebut adalah surat yang berisi mengenai peraturan yang ditetapkan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, dan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas menandatangani SKB.

Berikut 6 poin isi SKB 3 Menteri yang dikeluarkan:

  1. Keputusan bersama ini mengatur sekolah negeri yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah (pemda)
  2. Peserta didik, pendidik, dan tenaga kependidikan berhak memilih antara: Seragam dan atribut tanpa kekhususan agama Seragam dan atribut dengan kekhususan agama “Hak untuk memakai atribut keagamaan adanya di individu. Individu itu adalah guru, murid, dan tentunya orang tua, bukan keputusan sekolah negeri tersebut,” ujar Mendikbud Nadiem.
  3. Pemda dan sekolah tidak boleh mewajibkan ataupun melarang seragam dan atribut dengan kekhususan agama
  4. Pemda dan kepala sekolah wajib mencabut aturan yang mewajibkan atau melarang seragam dan atribut dengan kekhususan agama paling lama 30 hari kerja sejak keputusan bersama ini ditetapkan.
  5. Jika terjadi pelanggaran terhadap keputusan bersama ini, maka sanksi yang akan diberikan kepada pihak yang melanggar
  6. Peserta didik, pendidik, dan tenaga kependidikan beragama Islam di Provinsi Aceh dikecualikan dari ketentuan keputusan bersama ini sesuai kekhususan Aceh berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan terkait pemerintahan Aceh.

Baca juga: Ini Aturan Terbaru Seragam dan Atribut di Sekolah Berdasarkan Keputusan SKB 3 Menteri

Baca juga: Kapolda Sumsel Beri Apresiasi Dukungan Masyarakat Terhadap SKB Pelarangan Aktivitas FPI

Itulah Apa itu SKB 3 Menteri? Sedang Ramai di Media Sosial, Ini 6 Poin yang Menjadi Perhatian Masyarakat.

Penulis: Anggraini Munanda Effani
Editor: Anggraini Munanda Effani
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved