Atasi Pendangkalan Alur Sungai Musi, Komisi IV DPRD Sumsel Temui Kemenhub, Ini Hasil Pertemuan

TRIBUNSUMSEL.COM, PALEMBANG - Upaya pengerukan pendangkalan sungai Musi yang menyebabkan sejumlah kapal besar terhambat berlayar mulai menemui titik terang.

Hal ini setelah Komisi IV DPRD Sumsel melakukan kunjungan kerja ke Kementerian Perhubungan RI.

Menurut anggota Komisi IV DPRD Sumsel Dr Syamsul Bahri, pihaknya sudah menyampaikan permasalahan pendangkalan alur Sungai Musi itu, dan masih dicarikan jalan untuk pendanaannya.

"Sudah disampaikan, nanti akan jadi tanggung jawab Kemneterian perhubungan dengan berkordinasi dengan Kementerian PU dan Dinas PU Sumsel," kat Syamsul, Selasa (9/2/2021).

Ketua fraksi Nasdem DPRD Sumsel ini berharap realisasi pengerjaan bisa dilakukan segera, sehingga kapal besar yang melintas tidak terhambat.

"Jadi tunggu anggaran saja, dan kita harap ini segera bisa dilakukan. Memang ada dua opsi yang diberikan yaitu pembiayaan dari APBN, dan Konsorsium pemerintah dengan swasta, kita pada prinsipnya opsi ini kita berharap secepatnya ada wujud kongkrit yang sudah barang tentu opsi-opsi yang di tawarkan tersebut jangan sampai opsi yang menyalahi aturan," terangnya.

Ketua Komisi IV MF Ridho menambahkan, jika opsi terdekat untuk melakukan pengerukan Sungai Musi menurutnya dengan konsorsium pemerintah dengan swasta.

Ditambah koordinasi dengan Kementrian Perhubungan dan Kementrian PU untuk merencanakan penganggaran Sungai Musi, dan semuanya nantinya akan di fasilitasi oleh Kementrian Perhubungan untuk membentuk konsorsium ini.

"Karena ada lima titik alur Sungai Musi yang mengalami pendangkalan bukannya sepanjang Tanjung Buyut sampai Gandus 100 Km harus dikeruk semua, enggak. Tapi ada spot-spot yang krusial , alur pelayaran untuk lewat kapal Pertamina, untuk lewat kapal Pusri, untuk lewat kapal angkutan batubara, itu ada lima titik yang krusial pendangkalan, lima titik ini artinya , tidak menutup kemungkinan dapat di tanggulangi," jelasnya.

Diterangkannya, jika beberapa belas tahun lalu sudah pernah ada konsorsium terdiri dari PT Pusri, Pertamina dan PT BA yang melakukan pengerukan alur Sungai Musi namun dibubarkan karena aturan.

"Sekarang ini akan difasilitasi dari Kementrian , yang jelas jangan sampai menyalahi aturan," tandasnya.

• Laboratorium Mobile Layani Pemeriksaan Swab, Keliling Seluruh Sumsel, Hasil Keluar Dalam 4 Jam

• UPDATE Perempuan Muda Ditemukan Linglung di Ilir Barat 1, Mau Kabur, Dibawa ke Dinsos Palembang

Sebelumnya, Direktur Keuangan dan Umum PT Pusri, Saifullah Lasindrang, mengungkapkan pembangunan pabrik akan tetap berada di Palembang.

Bahkan, keputusan ini telah diumumkan sejak akhir tahun lalu oleh Kementerian BUMN dan Kementerian ESDM.

Pabriknya tetap akan dibangun di kawasan Komplek Pusri. Pabrik baru ini dibangun di dekat dengan pabrik-pabrik Pusri yang akan kita matikan (revitalisasi)," jelasnya.

Saifullah menambahkan pembangunan pabrik baru tersebut untuk menggantikan pabrik Pusri III dan IV yang telah berusia tua sehingga membuat cost produksi tinggi.

"Pabrik 3 dan 4 ini masih menggunakan teknologi lama, jadi pemakaian energinya boros sehingga diganti dengan yang baru. Mudah-mudahan dengan teknologi baru bisa menurunkan harga pokok produk Pusri," capnya.

Lanjutnya, saat ini mereka melakukan koordinasi dengan DPRD Provinsi Sumatera Selatan dan stakeholder terkait lainnya terkait alur shipping out produk pupuk Pusri agar tidak terhambat.

"Hal ini karena masalah pendangkalan Sungai Musi, semua orang sudah tahu.
Tiap tahun selalu ada sedimentasi.
Kalau tidak diatasi, khawatirnya 3-4 tahun ke depan saat pabriknya sudah beroperasi diperkirakan 2025 nanti akan jadi kendala," terangnya.

Saat ini, kapal-kapal pengangkut harus menunggu kondisi Sungai Musi dalam keadaan pasang.

"Jadi paling mereka harus menunggu 6-10 jam dulu baru masuk. Paling tidak dengan koordinasi yang dilakukan ini, Pemerintah Daerah dapat membantu memberikan solusi terkait permasalahan shipping out yang saat ini dihadapi perusahaan," pungkasnya.

Ikuti Kami di Google Klik