Pemkot Palembang Pinjam Dana Ratusan Miliar Rupiah, Ini Kata Ratu Dewa

Laporan Wartawan Tribunsumsel.com, Linda Trisnawati

TRIBUNSUMSEL.COM, PALEMBANG -Pendapat Asli Daerah (PAD) Kota Palembang ditargetkan Rp 1,2 triliun. Namun nyatanya di masa pandemi ini target tersebut tidak tercapai, akibatnya Pemerintah Kota (Pemkot) Palembang berutang.

Untuk itu Pemkot Palembang mewacanakan akan meminjam dana ke PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI), sebanyak Rp 116 Miliar.

"Kendalanya hanya satu, karena PAD Kota Palembang tidak mencapai target," kata Sekretaris Daerah Kota Palembang Ratu Dewa saat diwawancari secara khusus oleh Tribun Sumsel, Jumat (5/2/2021).

Lebih lanjut ia mengatakan, bahwa target PAD Kota Palembang berkisar Rp 1,2 triliun, ternyata hanya hampir di  Rp 800 miliar saja yang tercapai. Artinya ada kekurangan yang harus ditutupi, yang berakibat pada utang.

"Memang untuk peminjaman dana ke pihak ke tiga ini sudah dilaksanakan pembahasan dan pengkajian. Tapi tidak serta-merta harus melaksanakan pinjaman, karena ini kan masih dalam tingkat wacana," katanya.

Ratu Dewa membenarkan wacananya akan meminjam diangka Rp 116 Miliar, tapi ini masih pada tingkat pengkajian. Apakah nantinya ini akan dipakai untuk menutupi hutang di 2020 atau dipakai untuk 2021, ini masih dalam proses pengkajian. 

Menurutnya kalaupun jadi meminjam banyak persyaratan yang harus dipenuhi. Lalu dari sisi bunganya juga menjadi bahan pertimbangan. Ini kan masih dalam tingkat wacana. Di tahap proses awal ini baru mengajukan minat dahulu.

"Jangan sampai kita melangkah tetapi salah, sebab ada prosesnya juga seperti harus ijin, harus memiliki persetujuan dari DPRD dan lain-lain. Ini harus kita lalui semua, jangan sampai nanti ini bermasalah di kemudian hari," ungkapnya.

Menurut Ratu Dewa, sebenarnya Pemkot Palembang baru kali ini meminjam kepada PT SMI di Jakarta, karena memang ini baru wacana. 

Kenapa Pemkot Palembang pinjamnya ke PT SMI bukan perbankan? Karena ini menyangkut tentang bunga, karena bunga di PT SMI itu terbilang kecil. 

Maka itu juga yang jadi pertimbangan kita untuk mengajukan pinjaman ke PT SMI. Karena untuk kabupaten/kota di Provinsi lainnya juga ke PT SMI. 

"Kalau saya melihat masih ada dua opsi, pertama dengan melakukan peminjaman dan yang kedua dengan melakukan efisiensi," katanya.

Kalaupun ini bisa dilaksanakan sebagai bentuk efisiensi anggaran yaitu pengurangan anggaran untuk belanja, belanja perjalanan dinas, perawatan kantor, belanja makan minum diefisienkan, apalagi sekarang diera digitalisasi bisa mengurangi penggunaan kertas dan lain-lain tentu akan bisa mencapainya. Maka perlunya efisiensi agar bisa membayar hutang-hutang sebelumnya.

"Jadi kemungkinan-kemungkinan itu yang kita laksanakan, sekarang pun kita melakukan efisiensi," katanya.