Andi Arief Sebut Moeldoko Sudah Ditegur Presiden Jokowi Soal Isu Kudeta AHY: Semoga Tidak Mengulangi

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Seno Tri Sulistiyono

TRIBUNSUMSEL.COM, JAKARTA - Polemik isu kudeta Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) di Partai Demokrat masih berlanjut.

Terbaru, Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) Partai Demokrat Andi Arief sebut Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko dapat teguran dari Presiden Joko Widodo (Jokowi)  terkait dugaan  keterlibatannya dalam rencana pengambilalihan paksa atau kudeta AHY.

Hal itu diketahui dari cuitan dalam akun Twitter miliknya @Andiarief_.

"KSP Moeldoko sudah ditegur Pak Jokowi. Mudah-mudahan tidak mengulangi perbuatan tercela terhadap Partai Demokrat," tulis Andi yang dikutip Tribun, Jumat (5/2/2021).

Sementara untuk pihak internal yang terlibat dalam rencana kudeta, Andi menyebut Partai Demokrat akan menertibkannya.

"Buat beberapa senior partai yang kecewa dan kurang legowo dipimpin generasi muda (AHY), kami maklumi. Itu sisa-sisa feodalisme, tugas partai untuk mendidik," ucap Andi.

Andi sebelumnya menyebut pejabat tinggi negara yang dimaksud AHY telah ikut menyusun kudeta, yaitu Moeldoko.

Selain Moeldoko, ada empat orang kader dan mantan politikus Partai Demokrat turut terlibat dalam rencana kudeta AHY.

Sebelumnya, Kepala Staf Presiden (KSP) Moeldoko diminta untuk tidak lagi memikirkan 'kendaraan' politik untuk dapat maju pemilihan presiden (pilpres) 2024.

Apalagi, belakangan ini Moeldoko dikaitkan dengan isu 'gerakan kudeta' Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).

Oleh karena itu, Demokrat mengajak Moeldoko untuk turut berjuang merevisi UU Pemilu agar ambang batas pencalonan presiden (Presidential Threshold / PT) menjadi 0 persen.

Hal itu disampaikan Kepala Badan Pembinaan Organisasi, Kaderisasi dan Keanggotaan (BPOKK) Partai Demokrat Herman Khaeron dalam diskusi virtual bertajuk 'Imbas Skenario Kudeta Politik Menyasar AHY’, Kamis (4/2/2021).

"Saya sarankan kepada Pak Moeldoko sebaiknya ayok turut berjuang sama-sama untuk merevisi UU Pemilu agar presidential threshold itu 0 persen. Itu saya setuju," kata Herman.

"Enggak usahlah mikirin ngambil-ngambil kendaraan yang sudah ada. Apalagi mengambil paksa kepemimpinan partai," imbuhnya.