Breaking News:

Polemik Pilkada Serentak 2024, Ini Kata KPU Sumsel

Polemik revisi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pemilu yang tengah dibahas oleh DPR saat ini, menjadi dilema bagi penyelenggara pemilu k

TRIBUN SUMSEL/ARIEF BASUKI ROHEKAN
Pelaksana Tugas (Plt) Ketua KPU Sumsel Amrah. 

TRIBUNSUMSEL.COM, PALEMBANG,--Polemik revisi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pemilu yang tengah dibahas oleh DPR saat ini, menjadi dilema bagi penyelenggara pemilu khususnya Komisi Pemilihan Umum (KPU) di daerah.

Pelaksana Tugas (Plt) Ketua KPU Sumsel Amrah Muslimin mengatakan jika pemilihan kepala daerah (Pilkada) dilaksanakan serentak pada 2024, tak menampik beban berat bagi penyelenggara pemilu. Sehingga diperlukan aturan yang jelas, sehingga penyelenggara siap.

"Kita cuma berharap, apabila Pilkada dan Pemilu di laksanakan di 2024, nantinya ada revisi- revisi aturan yang ada," kata Amrah, Kamis (4/2/2021).

Beberapa poin (6 poin) yang perlu direvisi dijelaskan Amrah, seperti pembagian yang tepat antara pemilihan nasional dan pemilihan lokal. Termasuk menentukan hari pencoblosannya nanti.

"Kedua, memperhatikan sumber dana di tahun 2024. Apabila itu terjadi tentu akan mempengaruhi beban APBN dan APBD," jelasnya.

Kemudian soal kesiapan penyelenggara untuk melaksanakan event, yang biasanya berjeda ini dilaksanakan dalam kurun waktu satu tahun, yang kan beririsan tahapan pemilihan nasioal dan lokal. 

"Di sini dibutuhkan aturan yang baik, agar pengawasan tahapan dapat dilaksanakan dengan baik. Mengingat tahapan pemilu nasional dan lokal akan beriirisan, dan tentu konsekuensinya akan semakin banyak peserta pemilu yang diawasi," tandasnya.

Selain itu, diperlukan untuk memperhatikan syarat panitia ad hock, termasuk jaminan kesehatannya. Hal ini berkaca dari pemilu 2019 lalu, jika banyak penyelenggara pemilu bertumbangan (meninggal dunia).

"Selain itu, apabila dilaksanakan di tahun 2024. Akan banyak Plt kepala daerah, untuk Gubernur saja bisa 26 provinsi, dan belum ratusan Plt bupati dan walikota yang masa jabatannya rata- rata habis pada tahun 2022 dan 2023. Jadi, harus di buat aturan yang tegas sehingga tidak terkesan akan menjadi alat kekuasaan," tuturnya.

Kendati demikian, mantan ketua KPU Ogan Ilir (OI) ini menegaskan, KPU Sumsel dan jajaran di daerah harus siap jika Pilkada dilaksanakan tahun 2022, 2023 ataupun 2024.

"Jadi tidak masalah kapan Pilkada mau dilaksanakan, tapi dengan beberapa catatan. Jika memang Pilkada dilaksanakan sama dengan Pileg dan Pilpres pasa 2024, kita berharap nantinya bukan justru anti klimaks, dari upaya perbaikan pelaksanaan demokrasi," pungkasnya.

Sekedar informasi, draf sementara revisi Undang-Undang Pemilu menjadi sorotan dalam beberapa hari terakhir. Salah satunya mengenai ketentuan pelaksanaan pilkada serentak.

Sembilan Fraksi di DPR terbelah dengan ketentuan baru dalam draf UU Pemilu tersebut.

Sebagian fraksi ingin melaksanakan Pilkada sesuai amanat Pasal 201 ayat (8) UU Nomor 10 Tahun 2016, yakni Pilkada serentak digelar November 2024.

Sementara, sebagian fraksi lainnya mendorong pelaksanaan Pilkada sesuai ketentuan di dalam draf revisi UU Pemilu Pasal 731 ayat (2) dan (3), yakni pada 2022 dan 2023.

Penulis: Arief Basuki Rohekan
Editor: Prawira Maulana
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved