Breaking News

IDI Protes Sri Mulyani Terkait Pemotongan Insentif, Sebut Nakes Telah Berjuang Bertaruh Nyawa

IDI Protes Sri Mulyani Terkait Pemotongan Insentif, Sebut Nakes Telah Berjuang Bertaruh Nyawa

Editor: Slamet Teguh
Dok Pemkab Sleman
Bupati Sleman, Sri Purnomo menjalani rapid tes antigen sebelum menerima vaksin COVID-19, Rabu (13/01/2021). Sri Purnomo mengumumkan jika dirinya terkonfirmasi positif Covid-19 pada Kamis (21/1/2021). (ILUSTRASI) 

TRIBUNSUMSEL.COM - Kabar kurang bahagia datang bagi para tenaga kesehatan di Indonesia.

Bagaimana tidak, Menteri Keuangan Sri Mulyani disebut memotong intensif para tenaga kesehatan.

Wakil Ketua Umum Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (PB IDI) Slamet Budiarto menanggapi kebijakan Menteri Keuangan Sri Mulyani yang memotong insentif tenaga kesehatan (nakes).

Menurut Slamet, kebijakan itu tidak tepat karena para tenaga kesehatan masih berjuang melawan pandemi Covid-19 yang saat ini kasusnya masih terus meningkat.

Bahkan, banyak tenaga kesehatan yang ikut tertular Covid-19 hingga meninggal dunia saat merawat pasien.

Ia pun memprotes adanya pemotongan insentif ini karena para tenaga kesehatan telah berjuang bertaruh nyawa.

"Itu (pemotongan insentif) sebaiknya direvisi. Penghargaan jangan dikurangi karena taruhannya nyawa," kata Slamet saat dihubungi pada Kamis (4/2/2021), dikutip dari Kompas.com.

Pemerintah Kembali Dikritik, Pemotongan Insentif Nakes Tak Layak, Mestinya Malah Diberi Penghargaan

Kabar Buruk! Menteri Keuangan, Sri Mulyani Resmi Potong Insentif Tenaga Kesehatan, Simak Rinciannya

Slamet berharap, Kemenkeu mau duduk bersama dengan Kementerian Kesehatan serta organisasi profesi tenaga kesehatan untuk membahas perihal insentif ini.

Sebab, pembayaran insentif pada periode sebelumnya belum seratus persen lancar.

Ia pun heran lantaran Kemenkeu tidak mendiskusikan terlebih dahulu keputusan ini.

"Pembayaran insentif sebelum pemotongan kemarin saja belum seratus persen lancar, kok ini malah dikurangi," kata Slamet.

Untuk itu, Slamet pun mempertanyakan alasan dibalik pemotongan insentif bagi tenaga kesehatan ini.

Jika karena negara tak lagi memiliki anggaran, maka ia mempertanyakan mengapa pendapatan pegawai Kementerian Keuangan tak ikut dipangkas.

Partai Demokrat Akhirnya Angkat Bicara Usai Jokowi Tak Balas Surat AHY Terkait Isu Kudeta

Blak-blakan Marzuki Alie Jawab Isu Jadi Sekjen Jika Demokrat Diambil Alih Moeldoko : Saya nggak Mau

Padahal, insentif untuk tenaga kesehatan sebelum pemotongan juga masih jauh lebih kecil dibandingkan gaji pegawai Kemenkeu.

"Yang pasti insentif yang diterima tenaga kesehatan masih jauh di bawah take home pay-nya (gaji bersih) pegawai Kementerian Keuangan eselon III, masak diturunkan," kata dia.

Halaman
123
Sumber: Tribunnews
Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved