Rocky Gerung Sebut Partai Demokrat Berhak Tuduh Istana Sebagai Komplotan Usai Isu Kudeta AHY Muncul

TRIBUNSUMSEL.COM - Isu panas dalam partai Demokrat terus mendapatkan perhatian publik.

Bahkan sejumlah tokoh ikut berkomentar terkait adanya isu kudeta posisi Ketua Umum Partai Demokrat milik Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).

Salah satunya ialah Rocky Gerung.

Pengamat politik Rocky Gerung memberikan tanggapannya terkait pernyataan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) yang menyebut bahwa ada gerakan yang igin mengambil alih Partai Demokrat secara paksa.

Hal ini diungkapkan AHY dalam konferensi pers secara virtual pada Senin (1/2/2021).

"Adanya gerakan politik yang mengarah pada upaya pengambilalihan kepemimpinan Partai Demokrat secara paksa, yang tentu mengancam kedaulatan dan eksistensi Partai Demokrat," kata AHY dalam konferensi pers secara virtual, Senin (1/2/2021).

AHY menyatakan, menurut kesaksian dan testimoni banyak pihak yang didapatkan, gerakan itu melibatkan pejabat penting pemerintahan, yang secara fungsional berada di dalam lingkar kekuasaan terdekat dengan Presiden Joko Widodo.

Ia menyebut, gerakan tersebut terdiri dari kader secara fungsional, mantan kader dan non-kader.

Gabungan dari pelaku gerakan itu ada 5 (lima) orang, terdiri dari 1 kader Demokrat aktif, 1 kader yang sudah 6 tahun tidak aktif, 1 mantan kader yang sudah 9 tahun diberhentikan dengan tidak hormat dari partai, karena menjalani hukuman akibat korupsi, dan 1 mantan kader yang telah keluar dari partai 3 tahun yang lalu.

Sedangkan yang non-kader partai adalah seorang pejabat tinggi pemerintahan.

"Tentunya kami tidak mudah percaya dan tetap mengedepankan asas praduga tak bersalah (presumption of innocence) dalam permasalahan ini," ucap AHY.

Terkait dengan hal tersebut, Rocky Gerung menilai bahwa hal ini merupakan wujud dari ambisi sejumlah tokoh yang ingin maju pada Pemilu 2024.

"Cerita ini adalah semacam pembuka dari seluruh ambisi dari tokoh-tokoh yang ingin cepat-cepat mendapat kendaraan menuju 2024," uajr Rocky Gerung.

Rocky Gerung tidak menyalahkan jika AHY menganggap hal tersebut sebagai politik tidak etis.

Namun di sisi lain Rocky Gerung menyebutkan bahwa hal seprti itu sangat wajar terjadi dalam dunia perpolitikan.

"Saya baca tadi di media massa bahwa Partai Demokrat bereaksi keras karena menganggap permainan politik kok nggak etis."

"Walaupun ini sebetulnya hal yang biasa di dalam politik, intai mengintai, kan ada tradisi untuk membelah partai," sambungnya.

Dan Rocky merasa tudingan Demokrat terhadap Moeldoko sangat masuk akal.

Hal ini lantaran Moeldoko merupakan salah satu tokoh yang sangat matang di dunia politik,

Jadi menjadi hal yang wajar jika Moeldoko berambisi untuk maju pada Pemilu 2024.

"Tapi sialnya yang disebutkan ingin mengkudeta itu Pak Moeldoko."

"Itu masuk akal, karena Pak Moeldoko kan tokoh yang sudah matang secara politis, karena itu beliau pasti ingin mencalonkan diri di 2024," paparnya.

Namun saat ini yang menjadi tanda tanya, apakah Presiden Joko Widodo (Jokowi) memberikan restu kepada Meoldoko untuk kembali bermanuver.

Karena menurut Rocky Gerung kudeta yang akan dilakukan pada Demokrat sudah gagal.

"Nah yang jadi blunder adalah apakah betul Moeldoko direstui Jokowi untuk manuver yang gagal ini, disebut sebagai kudeta yang gagal," ucapnya.

Dan bukan suatu kesalahan jika Demokrat menuduh Istana menjadi komplotan.

Karena saat ini Demokrat menjadi bagian oposisi.

"Poin saya, Partai Demokrat berhak untuk menuduh istana sebagai satu komplotan karena memang Partai Demokrat akhir-akhir ini mengambil sikap beroposisi, jadi masuk akal juga kalau Agus Harimurti sebagai ketua partai langsung minta keterangan dari Pak Jokowi," ungkapnya.

Namun Rocky Gerung menilai bahwa hal ini akan menimbulkan ketegangan antara pemerintah pusat dengan SBY.

"Itu nanti Pak Jokowi akan kroscek Pak Moeldoko, lalu terjadi percakapan Moeldoko dan Jokowi, lalu mungkin terjadi ketegangan antara SBY dan Istana, karena informasinya lagi ditunggu publik."

"Dan publik menilai sangat mungkin Pak Moeldoko masuk lewat demokrat, tapi cara masuknya kenapa mesti ambil alih partai, kan bisa mendaftar sebagai anggota Demokrat," pungkas Rocky Gerung.

Berikut ini tanggapan pengamat, hingga sejumlah partai politik terkait dengan pernyataan AHY, dirangkum TribunPalu.com dari Tribunnews.com:

1. Tanggapan PDIP

Ketua DPP PDIP Hendrawan Supratikno menyarankan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) untuk berpikir jernih dan tidak merasa resah.

Hal tersebut disampaikan Hendrawan menyikapi pernyataan AHY bahwa ada gerakan politik di internal partainya yang melibatkan pejabat di lingkaran pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk mengambil alih kepemimpinan Partai Demokrat

"Tetap jernih meniti buih. Jangan mudah goyah dan resah karena dinamika dan dialektika politik internal," ujar Hendrawan saat dihubungi, Jakarta, Senin (1/2/2021), dikutip Tribunnews.com.

Hendrawan berharap, AHY sebagai pimpinan partai mampu menguatkan internal kadernya agar tetap solid.

"Saya tidak tahu ada persoalan internal apa. Kami hanya berharap Pak AHY mampu mengorkestrasi Parpol yang telah menjadi aset penting demokrasi kita," ucap Hendrawan.

2. Tanggapan Pengamat

Pengamat Politik Ujang Komarudin menengarai Partai Demokrat sedang digoyang pihak tertentu, seperti halnya partai-partai politik sebelumnya.

Ujang menerangkan, PPP dan Golkar pernah dibelah pihak tertentu, sebelum akhirnya bergabung dan mendukung pemerintahan Joko Widodo (Jokowi).

"Kita tahu, PPP dan Golkar pernah dibelah. Lalu ikut pemerintah. Amien Rais juga dikudeta dari PAN. Yang katanya juga disokong oleh kekuasaan," ujar Ujang kepada Tribunnews, Senin (1/2/2021).

Bahkan, Partai Berkarya juga disebut Ujang telah 'dikudeta'.

Selain itu, ada Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang juga 'dipecah'.

"PKS terpecah karena ada Partai Gelora Indonesia," ucap Ujang.

Karena itu bukan tidak mungkin, menurut Ujang, saat ini giliran Partai Demokrat yang hendak 'dikudeta'.

"Saat ini sepertinya Demokrat yang sedang digoyang-goyang dan akan dikudeta. Tapi itu baru dugaan. Apakah benar. Kan AHY (Agus Harimurti Yudhoyono) sedang meminta klarifikasi pada Jokowi," ucap Ujang.

3. Tanggapan Nasdem

Wakil Ketua Umum Partai NasDem Ahmad Ali menyebut Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) berhalusinasi menyebut partainya ingin diambil alih secara paksa oleh pejabat negara lingkaran Presiden Joko Widodo (Jokowi).

"Itu halusinasi, tuduhan tidak mendasar, apasih kepentingan Pak Jokowi untuk ambil alih Demokrat? Sedangkan hari ini, partai koalisi Pak Jokowi sudah 80 persen," ujar Ali saat dihubungi, Jakarta, Senin (1/2/2021), dikutip Tribunnews.com.

Menurut Ali, kepentingan Jokowi dalam menjalankan roda pemerintahan sudah didapatkan, dengan menguasai 80 persen partai politik di parlemen.

Sehingga, tidak perlu lagi mengajak partai politik lain gabung ke pemerintah.

"Jadi untuk apalagi mengambil alih Demokrat, itu sangat tidak masuk akal. Demokrat biar saja di luar (pemerintah), sebagai check and balancing kekuasaan, toh kalau juga dia di luar, tidak berarti apa-apa kan?" ujar Ketua Fraksi NasDem DPR itu.

Ali pun menyebut, isu yang disampaikan AHY hanya sekadar menarik simpati masyarakat untuk kepentingan suara partainya.

"Sudah lah berhenti lah, untuk berbuat hal hal seperti itu, kami berharap Demokrat semakin solid ke depan untuk membantu demokrasi, konsolidasi lah Demokrat," katanya.

Ali pun menyebut Presiden Jokowi tidak perlu menjawab surat dari AHY terkait ada pejabat negara ikut merencanakan pengambilalihan Demokrat.

"Apa urusannya pak Jokowi, jelasin itu, tidak ada gerakan-gerakan itu, bilang aja kalau masuk koalisi, tidak usah ada framing-framing begitu," ujar Ali.

(TribunPalu.com/Tribunnews.com)

Artikel ini telah tayang di Tribunpalu.com dengan judul Tanggapi Pernyataan AHY, Rocky Gerung: Demokrat Berhak Tuduh Istana Sebagai Suatu Komplotan.