Bikin Joe Biden Marah Kirim Kapal Perang, China Kelabakan Dokumen Rahasianya Ini Berhasil Bocor
Ngotot Pemerintah China mengklaim wilayah Laut China Selatan sebagian bagian dari Tiongkok.Bahkan China tak segan-segan mengerahkan kekuatan militer
lihat foto
TRIBUNSUMSEL.COM -- Ngotot Pemerintah China mengklaim wilayah Laut China Selatan sebagian bagian dari Tiongkok.
Bahkan China tak segan-segan mengerahkan kekuatan militernya untuk melawan negara lain yang coba mengganggunya.
Sementara kekuatan utama barat, termasuk Amerika Serikat (AS), menolak untuk mengakui kedaulatan tersebut.
Namun untuk memperkuat klaimnya, Beijing telah membangun pangkalan militer di pulau-pulau, baik yang dibuat secara alami maupun buatan, di daerah tersebut.
Sebagian besar proyek reklamasi tanah Laut China Selatan di Beijing selesai pada tahun 2017.
Dilansir dari express.co.uk pada Sabtu (23/1/2021), menurut dokumen yang dilihat oleh Radio Free Asia (RFA) pekerjaan terus berlanjut di Pulau Woody selama beberapa tahun terakhir.
Penilaian dampak lingkungan Februari 2019 mengungkapkan bahwa pihak berwenang China merencanakan program kerja besar di sisi utara pulau.
Ini termasuk membangun tembok laut senilai 337 meter dan dermaga pasir sepanjang 55 meter.
Citra satelit yang dilihat oleh RFA juga menunjukkan bahwa China melanjutkan pekerjaan di Pulau Woody pada tahun 2020 dengan proyek pembangunan dan pengerukan besar di awal tahun.
Mulai Juni dan seterusnya, mereka mereklamasi sekitar 30.000 meter persegi tanah segar untuk memperbesar ukuran pulau.
Pulau Woody berfungsi sebagai pangkalan utama Tentara Pembebasan Rakyat China.
Menurut RFA kemungkinan akan terus diperluas tahun ini, dengan kontrak telah ditandatangani dengan Design Institute Company Limited dan CCCC Water Transport Planning untuk menyelesaikan pekerjaan baru.
Sejak awal kehadiran militernya di Pulau Woody, China membangun pelabuhan baru dan secara signifikan memperbesar ukuran pelabuhan yang sudah ada.
AS dan kekuatan barat lainnya, telah mengirimkan kapal perang dalam patroli 'kebebasan navigasi' melalui Laut China Selatan untuk menunjukkan penolakan mereka atas klaim kedaulatan Beijing.
Pada Desember lalu John Ratcliffe, direktur intelijen nasional AS, menulis artikel pedas yang menggambarkan China sebagai "ancaman terbesar bagi Amerika saat ini, dan ancaman terbesar bagi demokrasi dan kebebasan di seluruh dunia sejak perang dunia kedua".
