Profil Teuku Riefky Harsya, Pamit dari Wakil Ketua Komisi I DPR RI di Depan Menlu Retno Marsudi
Sekjen Partai Demokrat itu juga berpamitan dengan Menlu karena Anton Sukartono yang akan menggantikan dirinya kelak sebagai pimpinan Komisi I DPR.
TRIBUNSUMSEL.COM, JAKARTA - Profil Teuku Riefky Harsya yang berpamitan tak lagi sebagai Wakil Ketua Komisi I DPR RI di depan Menteri Luar Negeri (Menlu) Retno Marsudi, Selasa (26/1/2021).
Pamitnya Teuku Riefky diutarakannya pada rapat kerja (raker) yang mengagendakan evaluasi kinerja dan APBN 2020 dan persiapan APBN 2021, perlindungan WNI dari pandemi Covid-19 serta kebijakan Indonesia dan perkembangan isu luar negeri.
"Ada sejumlah anggota baru di Komisi I bu, ada bapak Hasbi Ansori dari Fraksi Partai Nasdem, apa orangnya ada? Lalu bapak Anton Sukartono Suratto dari Fraksi Partai Demokrat, ini orangnya bu," kata Riefky dalam Raker di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta.
Sekjen Partai Demokrat itu juga berpamitan dengan Menlu karena Anton Sukartono yang akan menggantikan dirinya kelak sebagai pimpinan Komisi I DPR.
"Saya sekalian ingin pamit kepada ibu, beliau lah yang nanti Insya Allah akan menggantikan saya menjadi pimpinan Komisi I, karena kami ada penugasan lain," ujar Riefky.
Namun, Riefky menyatakan akan tetap berada di Komisi I DPR sebagai anggota, karena kecintaannya kepada Kemlu.
"Tapi, karena cintanya menjadi Kemlu saya tetap menjadi anggota Komisi I," ujarnya.
Selain dia, ada juga beberapa anggota Komisi I yang pindah yakni Willy Aditya dari Fraksi Partai Nasdem pindah ke Komisi XI, Hasan Saleh dari Fraksi Partai Demokrat ke Komisi IX dan Abdul Kadir Karding dari Fraksi PKB pindah ke Komisi VII.
Siapa sebenarnya Teuku Riefky Harsyah ?
Berikut profil dan rekam jejaknya
Profil
Teuku Riefky Harsya lahir di Jakarta, 28 Juni 1972.
Ia adalah anggota DPR periode 2014-2019 yang berasal dari Partai Demokrat mewakili Daerah Pemilihan I Aceh.
Ia saat ini bertanggungjawab sebagai anggota Komisi VII yang membidangi Energi Sumber Daya Mineral, Riset, Teknologi, Lingkungan Hidup.
Perjalanan Politik