Ribka Tjiptaning Dirotasi dari Komisi IX ke Komisi VII setelah Pernyataannya Viral Tolak Divaksin

TRIBUNSUMSEL.COM - Anggota DPR Fraksi PDI Perjuangan Ribka Tjiptaning dirotasi dari Komisi IX ke Komisi VII.

Rotasi atau pemindahan penugasan tersebut, diketahui dari salinan surat yang diterima Tribunnews.com, pada Senin (18/1/2021) malam.

Surat Fraksi PDIP DPR bernomor 04/F-PDIP/DPR-RI/2022, terkait perubahan penugasan di Alat Kelengkapan Dewan dan ditujukan kepada pimpinan DPR RI.

Surat tersebut ditandatangani oleh Ketua Fraksi PDIP Utut Adianto dan Sekretaris Fraksi PDIP Bambang Wuryanto, pada 18 Januari 2021.

Sebelumnya, Ribka ditugaskan menjadi anggota Komisi IX yang mempunyai ruang lingkup di bidang kesehatan, ketenagakerjaan, dan kependudukan.

Ia dipindahkan ke Komisi VII dengan ruang lingkup tugas di bidang energi, riset dan teknologi.

Selain Ribka Tjiptaning, Fraksi PDIP DPR juga merotasi empat anggotanya yang lain, yaitu Johan Budi Sapto Pribowo dari Komisi II ke Komisi III.

Kemudian, Gilang Dhielafararez dari Komisi VI ke Komisi III, Marinus Gea dari Komisi III ke Komisi XI, serta Ihsan Yunus dari Wakil Ketua Komisi VIII menjadi anggota Komisi II.

Sebelumnya, Ribka Tjiptaning dengan tegas menolak divaksin Covid-19 saat rapat kerja Komisi IX DPR dengan Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Selasa (12/1/2021).

Menurut Ribka Tjiptaning, belum ada satupun pihak yang dapat memastikan keamanan vaksin Covid-19 asal perusahaan China, Sinovac.

"Kalau persoalan vaksin, saya tetap tidak mau divaksin, mau pun sampai yang 63 tahun bisa divaksin.

Saya sudah 63 nih, mau semua usia boleh tetap (saya tolak).

Misalnya saya hidup di DKI, semua anak cucu saya dapat sanksi Rp 5 juta mending saya bayar, saya jual mobil kek," kata Ribka Tjiptaning di Ruang Rapat Komisi IX DPR, Senayan, Jakarta.

"Bagaimana orang Bio Farma juga masih bilang belum uji klinis ketiga dan lain-lain," lanjutnya.

Pernyataan itu membuat politikus PDIP ini viral lantaran lantang menolak vaksin Sinovac.

Diketahui, Pemerintah menggunakan vaksin asal China ini untuk program Vaksinasi Virus Corona.

PDIP sendiri merupakan partai yang kini mendukung Pemerintah.

Diduga, pergeseran Ribka Tjiptaning oleh partai besutan Megawati ini merupakan buah penolakannya terhadap vaksin Sinovac.

Ribka Tjiptaning sendiri sebelumnya mengakui dirinya sempat ditegur oleh Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto.

Tribunnews.com, telah mencoba mengkonfirmasi kabar surat rotasi lima anggota Fraksi PDIP kepada Sekretaris PDIP Bambang Wuryanto.

Namun, sampai berita ini ditayangkan, Bambang tidak meresponnya.

Cerita Dimarahi Hasto Kristiyanto

Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto pun sampai menyampaikan klarifikasi atas pernyataan dari Ribka.

Ditemui usai rapat kerja Komisi IX DPR RI dengan Menteri Kesehatan, Ribka menceritakan bahwa dirinya dimarahi oleh Hasto.

"Kalau saya sih berdasarkan pengalaman ya. Waktu aku Ketua Komisi IX kan aku paparin.

Makanya di wartawan kan kalau ini jangan sepenggal-sepenggal.

Jadi orang salah persepsi.

Jadi cuma Tjiptaning menolak vaksin.

Nah, saya partai pemerintah. Jadi Pak Hasto marah-marah sama sayalah.

Tapi ya itu sih resiko ya," ujar Ribka, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (13/1/2021).

Ribka menegaskan penolakannya bukan tanpa dasar. Latar belakangnya sebagai seorang dokter menjadi alasannya.

Dia mengatakan sebagai dokter dirinya disumpah untuk melindungi pasien.

Karenanya itu membuat Ribka lebih tak mudah menerima apapun terkait masalah kesehatan, termasuk soal vaksin.

"Aku dokter, tentunya sudah tahulah basic dokter dari sisi kesehatan.

Tentunya sumpah dokter itu kan melindungi pasien, apalagi sekarang sebagai wakil rakyat, melindungi rakyatnya.

Jadi sudah dokter, sebagai wakil rakyat.

Jadi apa-apa juga, kalau tentang kesehatan, aku tidak gampang terima," tegasnya.

Menurutnya, ini bukan pertama kali dirinya menolak dan tidak menerima hal yang berbau kesehatan.

Ribka mengungkap dirinya juga tak mau menandatangani vaksin flu burung saat masih menjadi Ketua Komisi IX DPR RI.

"Waktu Ketua Komisi, aku flu burung tidak terima. Saya tidak mau menandatangani 493 miliar waktu Siti Fadillah," tandasnya.

Respon Fraksi PDIP Sebelumnya

Pimpinan Fraksi PDI Perjuangan DPR akan menertibkan setiap anggota dewan yang tidak sejalan dengan dengan arahan partai.

Hal tersebut Sekretaris Fraksi PDI Perjuangan di DPR, Bambang Wuryanto menyikapi sikap Anggota Komisi IX DPR Fraksi PDI Perjuangan, Ribka Tjiptaning menolak divaksin covid-19.

"Semua pasukan yang di luar barisan, pimpinan fraksi akan menertibkan. Dijamin tegak lurus arahan partai," ujar Bambang saat dihubungi, Jakarta, Rabu (13/1/2021).

Bambang menjelaskan, penertiban terhadap kader yang tidak searah dengan kebijakan partai, bukan diberikan sanksi tertulis maupun lisan, tetapi diarahkan agar satu suara.

"Tidak ada sanksi, tertib pikirannya, tertib barisannya," ucap Bambang.

Sebelumnya, Anggota Komisi IX DPR RI Fraksi PDI Perjuangan (PDIP) Ribka Tjiptaning dengan tegas menolak divaksin covid-19.

Penegasannya itu disampaikan langsung dalam rapat kerja Komisi IX DPR dengan Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Selasa (12/1/2021).

Menurut Ribka, belum ada satupun pihak yang dapat memastikan keamanan vaksin covid-19 asal perusahaan China, Sinovac.

Ribka pun rela membayar jika ada sanksi bagi para pihak yang menolak untuk divaksin.

"Kalau persoalan vaksin, saya tetap tidak mau divaksin, mau pun sampai yang 63 tahun bisa divaksin.

Saya sudah 63 nih, mau semua usia boleh tetap (saya tolak).

Misalnya saya hidup di DKI, semua anak cucu saya dapat sanksi Rp 5 juta mending saya bayar, saya jual mobil kek," kata Ribka di Ruang Rapat Komisi IX DPR, Senayan, Jakarta.

"Bagaimana orang Bio Farma juga masih bilang belum uji klinis ketiga dan lain-lain," lanjutnya.

(*)

Artikel ini telah tayang dengan judul Usai Tolak Vaksin Sinovac, Fraksi PDIP Rotasi Ribka dari Komisi IX ke Komisi VII DPR