Breaking News:

Badminton Kasus Pengaturan Skor

Pebulu Tangkis Indonesia Mengaku Tak Punya Uang untuk Bayar Denda, Korban Perjudian Hendra Tandjaya

Mengaku tidak punya uang, pebulu tangkis Putri Sekartaji enggan mengajukan banding ke Pengadilan Arbitrase Olahraga (CAS) kasus pengaturan sko

(DOK. PBSI)
Sekjen PBSI, Eddy Sukarno, saat menemui Agripinna Prima Rahmanto Putra, Putri Sekartaji, dan Mia Mawarti, di di Pelatnas Bulutangkis Indonesia di Cipayung, Jakarta Timur, Senin (111/1/2021). 

TRIBUNSUMSEL.COM-- Mengaku tidak punya uang, pebulu tangkis Putri Sekartaji enggan mengajukan banding ke Pengadilan Arbitrase Olahraga (CAS) terkait kasus pengaturan skor dan perjudian.

Sebelumnya Federasi Bulu Tangkis Dunia ( BWF) menghukum Putri Sekartaji dan tujuh pebulu tangkis Indonesia lainnya pada Jumat (8/1/2021) dengan sanksi larangan bermain dan denda atas kasus match fixing atau keterlibatan dalam perjudian.

Baca juga: KONI Sumsel Berikan Bantuan Paket Sembako Kepada Atlet Bulutangkis di Sumsel

Putri Sekartaji dihukum larangan 12 tahun keterlibatan di bulu tangkis dan denda sebesar 12.000 dolas AS atau sekitar Rp 170 juta.
BWF sedianya memberikan hak kepada kedelapan atlet tersebut untuk mengajukan banding ke CAS dalam waktu 21 hari sejak keputusan tersebut diterima PBSI per tanggal 5 Januari 2021. Artinya, batas akhir pengajuan banding adalah tanggal 26 Januari mendatang.

Namun, Putri Sekartaji tak melakukannya. Faktor ekonomi menjadi alasan mengapa atlet kelahiran 1995 itu enggan banding ke CAS. Untuk mengajukan banding, Putri harus membayar biaya pendaftaran sebesar 500 dolar AS atau sekitar Rp 7 juta.

Dia juga mengaku tidak mampu membayar denda Rp 170 juta yang diminta BWF. Selain itu, kariernya yang sudah mentok juga menjadi alasan Putri tak ingin banding ke CAS.

"Saya dilarang main bulu tangkis, baik di level internasional maupun nasional. Saya memang sudah tidak main, paling kalau masih bermain hanya di kelas tarkam," ujar Putri dikutip dari Badminton Indonesia.

"Ini (denda Rp 170 juta) berat sekali. Seandainya mau membayar dan misalnya harus dicicil setiap bulan Rp 1 juta, itu artinya saya harus melunasinya selama 170 bulan atau 14 tahun. Bisa-bisa saya punya anak hingga besar pun tetap akan terus mencicil denda itu," kata Putri Sekartaji.

Wakil Sekretaris Jenderal PBSI, Edi Sukarno, mengatakan tak ada risiko masuk penjara jika Putri Sekartaji tidak membayar denda

Baca juga: KRONOLOGI Kevin Sanjaya Positif Covid-19, Batal Tampil di Thailand Open 2021 : Pelajaran Bagi Saya

BWF tidak bisa menyatakan bahwa sanksi berupa hukuman penjara bagi Putri yang tidak mampu membayar denda. Kesalahan Putri itu berupa pelanggara Kode Etik saja," ujar Edi Sukarno.

Sementara itu, Putri Sekartaji sekaligus menjelaskan bahwa dirinya hanya menjadi korban dalam kasus ini. Putri dianggap melakukan pengaturan skor saat bertanding di turnamen New Zealand Open 2017 ketika berduet dengan Hendra Tandjaya di nomor ganda campuran.

Halaman
12
Editor: Hanafijal
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved