Breaking News:

Berita Baturaja

Pejabat Eksekutif di OKU Pemegang Kegiatan Dengan Anggaran Diatas Rp 500 Juta Wajib Lapor ke KPK

Pejabat  eksekutif pemegang kegiatan dengan anggaran  diatas  Rp 500  juta  wajib lapor LHKPN

Sripoku.Com/Leni Juwita
Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten OKU Mirdaili SSTP MSi . 

TRIBUNSUMSEL.COM, BATURAJA---Pejabat  eksekutif pemegang kegiatan dengan anggaran  diatas  Rp 500  juta  wajib lapor.

 LHKPN  (Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara )  disampaikan kepada  Komisi Pemberantasan  Korupsi (KPK)  melalui aplikasi E-LHKPN.

Hal itu dikatakan  Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten  OKU Mirdaili SSTP MSi  kepada Sripoku Selasa (5/1/2021).

Mirdaili yang juga didampingi Kabid Pengadaan, Penilaian Kinerja, Pemberhentian dan Informasi BKPSDM OKU, Ari Susanti SH MH menjelaskan,  pejabat eksekutif  yang wajib melapor

Mulai dari  Bupati, Wakil Bupati, Sekda,  Pejabat Eselon 2,Pejabat Eselon 3, Pejebat  Eselon 4, PPTK (Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan) / PPK  (Pejabat Pembuat Komitmen ) yang memegang kegiatan di atas anggaran Rp 500 juta, serta bendahara.

Kepala  BKPSDM menjelaskan,  dalam LHKPN ini dipengaruhi tiga faktor, yang ke-1 , ketepatan waktu pelaporan. artinya tiap tahun dilaporkan paling lambat pada bulan Maret tahun berjalan .

Pada  bulan Januari biasanya laporan itu sudah dibuka.  Ke-2  regulasi yang mengatur.  

Untuk Kabupaten  Ogan Komering Ulu diatur dengan  Perbup Nomor 37 Tahun 2017 Tentang pengelolaan LHKPN.

Serta yang  ke-3 ,  kelengkapan berkas.  Untuk percepatan laporan,  biasanya dilakukan upaya jemput bola ke Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

Jika ada yang terlambat cepat untuk diselesaikan. Kabupaten OKU kata Mirdaili sudah memenuhi kreteria penilaian .

Halaman
12
Editor: Yohanes Tri Nugroho
Sumber: Sriwijaya Post
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved