Pejabat Eksekutif di OKU Pemegang Kegiatan Dengan Anggaran Diatas Rp 500 Juta Wajib Lapor ke KPK

TRIBUNSUMSEL.COM, BATURAJA---Pejabat  eksekutif pemegang kegiatan dengan anggaran  diatas  Rp 500  juta  wajib lapor.

 LHKPN  (Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara )  disampaikan kepada  Komisi Pemberantasan  Korupsi (KPK)  melalui aplikasi E-LHKPN.

Hal itu dikatakan  Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten  OKU Mirdaili SSTP MSi  kepada Sripoku Selasa (5/1/2021).

Mirdaili yang juga didampingi Kabid Pengadaan, Penilaian Kinerja, Pemberhentian dan Informasi BKPSDM OKU, Ari Susanti SH MH menjelaskan,  pejabat eksekutif  yang wajib melapor

Mulai dari  Bupati, Wakil Bupati, Sekda,  Pejabat Eselon 2,Pejabat Eselon 3, Pejebat  Eselon 4, PPTK (Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan) / PPK  (Pejabat Pembuat Komitmen ) yang memegang kegiatan di atas anggaran Rp 500 juta, serta bendahara.

Kepala  BKPSDM menjelaskan,  dalam LHKPN ini dipengaruhi tiga faktor, yang ke-1 , ketepatan waktu pelaporan. artinya tiap tahun dilaporkan paling lambat pada bulan Maret tahun berjalan .

Pada  bulan Januari biasanya laporan itu sudah dibuka.  Ke-2  regulasi yang mengatur.  

Untuk Kabupaten  Ogan Komering Ulu diatur dengan  Perbup Nomor 37 Tahun 2017 Tentang pengelolaan LHKPN.

Serta yang  ke-3 ,  kelengkapan berkas.  Untuk percepatan laporan,  biasanya dilakukan upaya jemput bola ke Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

Jika ada yang terlambat cepat untuk diselesaikan. Kabupaten OKU kata Mirdaili sudah memenuhi kreteria penilaian .

Itulah yang mengantarkan Kabupaten OKU  ditetapkan sebagai Instansi Dengan Pengelolaan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) Terbaik tahun 2020 oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Republik Indonesia. 

Penghargaan yang dipastikan akan melambungkan nama Kabupaten berjuluk Bumi Sebimbing Sekundang di tingkat nasional ini ini diterima Bupati OKU Drs H Kuryana Azis di ruang Auditorium Lantai 1 Gedung ACLC KPK di Jl HR Rasuna Said Kav C1, Setia Budi,Jakarta Selatan tanggal 22 Desember lalu.

Penghragaan diserahkan oleh Wakill Ketua KPK Nurul Ghufron dalam rangka  Peringatan Hari Antikorupsi Sedunia (Hakordia) Tahun 2020

Kala itu Kepala  BKPSDM OKU yang juga didampingi  Kabag Protokol dan Komunikasi Pimpinan Feri Iswan menyebutkan ada tiga daerah di Indonesia yang meraih penghargaan itu.

“Kabupaten OKU masuk menjadi salah satu terbaik,”

Kabupaten Ogan Komering Ulu, Provinsi Sumatra Selatan dengan kategori wajib lapor 10-500.

Penghargaan ini bentuk tingkat kepatuhan dalam melaporkan LHKPN,” ujarnya. Diharapkan kedepan akan menjadi motivasi bagi para seluruh pejabat di Kabupaten OKU.

Karena ini sebagai bentuk indikator kepatuhan dan dukungan dalam pencegahan terjadinya tindak pidana korupsi (SRIWIJAYA POST / LENI JUWITA)