Dua OPD di Prabumulih Dinilai Bekerja Lamban Selama 2020

TRIBUNSUMSEL.COM, PRABUMULIH - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Prabumulih menilai jika sepanjang 2020 lalu sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kota Prabumulih telah memiliki kinerja cukup baik namun juga ada yang belum maksimal dan lamban.

"Kita lihat sepanjang 2020 memang OPD di Pemkot Prabumulih sudah memiliki kinerja cukup baik namun ada juga yang kinerjanya perlu ditingkatkan dan harus lebih sigap," ungkap Ketua DPRD H Sutarno SE melalui wakil Ketua H Ahmad Palo SE kepada wartawan pada Senin (4/1/2021) lalu.

Dua instansi yang belum maksimal dan lamban respon tersebut menurut dewan yakni Dinas Kesehatan dan Dinas Sosial Pemkot Prabumulih.
"Dua dinas itu perlu sigap apalagi saat ini dalam rangka penanggulangan Covid 19, kitakan harus lebih sigap lagi," harap Palo.

Untuk Dinas Sosial kata Palo, kurang sigap terbukti dari banyaknya sembako untuk warga terdampak covid yang menumpuk dan mengalami kerusakan beberapa waktu lalu padahal banyak warga yang membutuhkan.

"Itu menjadi catatan kita, artinya dari sisi pendataan ada kekeliruan, walaupun kita berbicara stok persiapan dan segala macam, kan sayang kalau tidak dimanfaatkan dan tidak tersalurkan sampai rusak seperti itu," jelasnya.

Sementara untuk Dinas Kesehatan lanjut Palo, saat ini Kota Prabumulih masih menjadi salah satu daerah yang beberapa kali masuk dalam daftar zona merah penyebaran Covid-19. Hal itu menunjukkan kinerja Dinas Kesehatan lamban dan kurang maksimal.

"Dari 17 Kabupaten kota yang ada, Prabumulih justru masuk zona merah berulang-ulang, semestinya pengendalian itu hingga akhir tahun," katanya.

Namun suami Hj Rusni menurutkan, kedepan pihaknya berharap seluruh steakholder yang ada bersama dalam pencegahan penyebaran virus corona dan tidak hanya sekedar tugas dinas kesehatan maupun dinas sosial semata.

"Harapan kita kedepan semua bersama dalam pengendalian penyebaran covid 19 namun dinas sosial dan dinas kesehatan tetap harus meningkatkan kinerja," tuturnya.

Politisi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) mengharapkan upaya sosialisasi dalam rangka pencegahan penyebaran Covid-19 juga harus dilakukan oleh legislatif dan pemerintahan  paling bawah.

"Termasuk DPRD juga terus melakukan sosialisasi ke masyarakat bahwa protokol kesehatan itu penting dalam rangka memutus mata rantai Covid.

Seluruh termasuk Kelurahan Kecamatan RT RW mengingatkan masyarakat patuhilah protokol kesehatan," tambahnya.