Berita Palembang

Pemerintah Bubarkan FPI, Pengamat Politik Unsri: Seharusnya Ada Jalan Non Hukum atau Mediasi

Sikap pemerintah kepada FPI sangat terkesan keras, bukan tegas. Seharusnya ada jalan non hukum atau mediasi dalam menyelesaikan persoalan

SRIPOKU.COM/ABDUL HAFIZ
Pengamat Politik dari Universitas Sriwijaya, Dr Ardiyan Saptawan menilai, pembubaran FPI justru dapat menimbulkan radikalisme baru di tengah masyarakat.Foto diambil sebelum masa Covid-19. 

"Karena serangan terhadap FPI sangat bertubi-tubi. Orang-orang juga sudah tahu semua karena sangat terbuka sekali," ujarnya.

Lebih lanjut dikatakan, sikap pemerintah kepada FPI sangat terkesan keras bukan tegas.

Ia menilai, seharusnya ada jalan non hukum atau mediasi dalam menyelesaikan persoalan ini.

Sebab kebijakan ini bisa memicu perlawanan terselubung dari masyarakat dan bisa menjadi "bom waktu" yang sewaktu-waktu dapat meledak.

"Dampaknya mungkin akan ada perlawanan jika tidak bisa dikendalikan dengan baik. Pemerintah mungkin saja bisa mengatasi Habib Rizieq, tapi simpatisannya yang merasa sakit hati, itu yang berbahaya. Karena juga mereka tersebar di berbagai wilayah. Berbahaya sekali jika nanti muncul orang-orang anti pemerintah. Ketidakpercayaan terhadap pemerintah akan besar, itu yang ditakutkan," ujarnya.

Ikuti Kami di Google

Berita Terkait
  • Ikuti kami di
    AA

    Berita Terkini

    © 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved