Gegara Gaji Belum Dibayar, Anggota BPD dan Perangkat Desa Sempat Ancam Blokir Jalinsum Muratara

TRIBUNSUMSEL.COM, MURATARA - Gegara gaji belum dibayar, anggota BPD dan perangkat desa sempat ancam blokir Jalinsum Muratara.

Aksi massa ini terjadi Selasa (22/12/2020) petang. Massa berkumpul di jalur dua Kelurahan Muara Rupit, Kecamatan Rupit tak jauh dari simpang kantor DPRD Muratara.

Massa juga sudah menyiapkan ban mobil bekas namun belum sempat dibakar.

Massa berkumpul di tengah jalan sehingga arus lalu lintas agak tersendat.

Pengendara baik dari arah Kota Lubuklinggau menuju Provinsi Jambi maupun sebaliknya terpaksa melambatkan laju kendaraannya.

Aparat kepolisian dari Polres Muratara sigap mendatangi kerumunan massa.

Polisi membujuk massa agar tidak memblokir Jalinsum karena akan mengganggu arus lalu lintas.

Setelah dibujuk polisi, para anggota BPD dan perangkat desa tersebut akhirnya membubarkan diri.

"Mereka kita bujuk, Alhamdulillah mereka mengerti, mereka nurut," kata Kabag Ops Polres Muratara, Kompol Hendri.

Ketua Asosiasi BPD Nasional (Abpednas) Kabupaten Muratara, Nawawi mengatakan keinginan mereka untuk memblokir Jalinsum itu tidak direncanakan. Mereka anggota BPD Muratara belum terima gaji. Begitupun perangkat desa. 

"Awalnya tidak ada niat, hari ini kami datang ke DPRD mau tanya kejelasan soal gaji kami, kami pikir selesai hari ini, ternyata belum ada kejelasan."

"Kami pulang ke rumah tanpa kepastian, akhirnya teman-teman berniat mau nutup jalan biar masalah ini cepat selesai," kata Nawawi.

Setelah dibujuk polisi, kata Nawawi, dirinya bersama anggota BPD lainnya membubarkan diri.

Namun tak sampai di situ, Nawawi mengaku Rabu (23/12/2020) besok akan mendatangi kantor Bupati Muratara.

Mereka ingin memastikan bahwa Pemkab Muratara serius menyelesaikan masalah keterlambatan pembayaran gaji mereka selama tiga bulan terakhir.

"Besok kami akan datang lagi ke kantor Bupati, kantor BPKAD, kapan kejelasan gaji kami akan dibayar," ujarnya.

Nawawi mendapat informasi keterlambatan pembayaran gaji BPD dan perangkat desa karena kas keuangan daerah Muratara kosong.

"Katanya kas daerah kosong, kenapa bisa kosong, alasannya gara-gara Corona, tapi kami yang dikorbankan, gaji kami belum dicairkan," ujar Nawawi.

Perangkat Desa Kertasari, Tasripudin mengatakan sudah tiga bulan belum mendapatkan pembayaran gaji.

Ia dan perangkat desa lainnya sudah bersabar menunggu kapan hak gaji mereka dicairkan oleh Pemkab Muratara.

"Kami minta gaji kami segara dicairkan, anak istri kami mau makan, bagaimana pun solusinya, pokoknya kami minta segara dicairkan," tegasnya.

Ikuti Kami di Google