Presiden Jokowi Akan Reshuffle Kabinet di Rabu, Ternyata Ini Maknanya

TRIBUNSUMSEL.COM - Presiden Joko Widodo (Jokowi) kerap kali melakukan reshuffle pada hari Rabu

Selama menjabat sebagai presiden, terhitung sudah tiga kali Jokowi melakukan reshuffle pada hari Rabu.

Reshuffle pada Kabinet Kerja periode 2014-2019 terjadi pada Rabu Pon, tepatnya reshuffle pertama 12 Agustus 2015 dan reshuffle kedua 27 Juli 2016.

Sisanya yakni reshuffle ketiga terjadi pada Rabu Pahing (17/1/2018).

Pengumuman susunan menteri Kabinet Indonesia Maju periode 2019-2024 berlangsung pada Rabu Legi (23/10/2019).

Pekan depan, tepatnya tanggal 23 Desember merupakan weton Rabu Pon dalam penanggalan masyarakat Jawa.

Isu berhembus di lingkungan Istana bahwa Jokowi akan melakukan reshuffle pada pekan depan.

Dua kursi menteri yang ditinggalkan merupakan ”jatah” PDIP dan Partai Gerindra.

Pengamat politik Universitas Al Azhar Indonesia (UAI), Ujang Komarudin menyebut, Jokowi sedang melihat waktu yang tepat.

"Soal kepercayaan Jawa. Dia tidak hanya Rabu, tapi Rabu nya Pon. Biasanya orang Jawa seperti itu, sangat kental ke-Jawaannya. Mengikuti penanggalan Jawa. Yang dianggap menurutnya hari yang baik," ujarnya kepada Tribun Network, Sabtu (19/12/2020).

Ujang berpandangan bisa saja ada pergeseran di antar kementerian, tanpa mengurangi 'jatah' partai politik.

Menurut dia, berdasarkan hasil survei Indonesia Political Review, ada beberapa pos kementerian, yang kinerjanya kurang baik.

"Terkait kinerja berdasarkan hasil survei kami, ada Kemensos, Kementerian Agama, Kemenkumham, Kemendikbud, dan Kemenparekraf, dan Kemenaker yang dianggap banyak terkena PHK," ucapnya.

Yang pasti, ucap Ujang, pos Menteri harus diisi oleh sosok yang berintegritas, memiliki keahlian di bidangnya, dan memiliki penerimaan dari elite politik dan masyarakat.

"Kriteria itu yang penting, untuk setidaknya dua kursi menteri yang saat ini kosong," imbuh Ujang.

Jokowi memang terkenal sebagai presiden 'njawani' nan lekat dengan simbol-simbol.

Jika menilik penanggalan Jawa bulan ini, Rabu Pon jatuh pada 23 Desember.

Saat ini dua kursi di Kabinet Jokowi kosong usai ditinggal Menteri Kelautan dan Perikanan serta Menteri Sosial yang terseret kasus korupsi.

Sementara, menurut Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia Adi Prayitno, reshuffle adalah hak prerogratif presiden.

Tapi, dua partai politik, PDIP dan Gerindra dipastikan akan ngotot untuk tetap mengisi dua kursi kementerian yang kosong tersebut.

"Saya kira partai akan tetap ngotot, Gerindra dan PDIP. Tentu ini bagian jalan panjang Pemilu 2024. Kerja menteri akan mendongkrak pamor partai," ucap Adi.

Jika terjadi reshuffle, Adi meyakini pos kementerian akan diisi oleh kader partai politik, karena untuk kepentingan Pemilu 2024.

Kursi Mensos, santer terdengar nama Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini atau akrab disapa Risma.

Adi menilik Risma belum tentu disodorkan oleh PDIP. Sebab, prestasi Risma di Surabaya juga patut dipertanyakan dari sisi ekonomi, sosial, dan budaya.

Adi meyakini Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri akan menyodorkan kader yang mampu memberikan rasa nyaman kepada partai, tentunya sekaligus bisa mendongkrak suara partai melalui kinerja di 2024.

Adi menerangkan selain dua pos kementerian yang kosong, reshuffle bisa saja terjadi di pos kementerian yang lain.

Terutama di kementerian yang membawahi bidang kesehatan dan perekonomian.

"Perspektif publik yang terdampak langsung terkait Covid-19. Misal di bidang kesehatan, di bidang ekonomi secara umum, bukan hanya satu, dua kementerian. Tentu tidak menyebut nama, tapi rata-rata umum preferensinya sudah mulai dirasakan. Entah itu oleh presiden dan masyarakat," ucapnya.

PDIP Sebut 5 Calon Menteri Sosial

Ketua DPP PDIP Ahmad Basarah menyebut lima nama calon pengisi kursi Mensos. Di antaranya ada Tri Rismaharini, Djarot Syaiful Hidayat, Eriko Sotarduga, Sukur Nababan, hingga Komarudin Watubun.

"Nama-nama seperti Tri Rismaharini, Djarot Syaiful Hidayat, Eriko Sotarduga Sitorus, Sukur Nababan dan Komarudin Watubun saya nilai sebagai figur yang potensial menjadi Mensos," ucapnya.

Namun, Basarah menyebut wewenang untuk mengusulkan nama calon menteri dari internal PDIP adalah hak prerogatif Megawati selaku ketua umum, sesuai amanat AD/ART partai.

Sementara wewenang untuk mengangkat seseorang menjadi menteri adalah hak prerogatif Jokowi.

"Jadi sebaiknya kita jangan mendahului dan tunggu saja keputusan Bu Mega untuk mengusulkan calon Mensos pengganti Juliari Batubara kepada Presiden Jokowi," sambungnya.

Wakil Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Gerindra Sufmi Dasco mengatakan Partai Gerindra tidak menyodorkan nama pengganti eks Menteri Kelautan dan Perikanan (KP) Edhy Prabowo di Kabinet Indonesia Maju (KIM).

"Gerindra tidak mengusulkan nama terkait pengganti menteri KP," katanya.

Ia menyerahkan sepenuhnya keputusan pengganti Edhy kepada Presiden Joko Widodo.

Ia juga menyerahkan sepenuhnya waktu pengumuman reshuffle kepada Presiden Jokowi.

"Kita mana tahu (waktu pergantian diumumkan), yang tahu cuma Presiden," ucapnya.

 (tribun network/denis destryawan)